Breaking News
Home >> Samarinda >> PLD Jangan Tanya ke Kepala Desa

PLD Jangan Tanya ke Kepala Desa

SAMARINDA – Pemprov Kaltim melakukan pelatihan pra tugas kepada 236 Pendamping Lokal Desa (PLD) dari tujuh kabupaten yang terbagi menjadi lima tempat, karena menyesuaikan dengan jarak masing-masing kabupaten yang berjauhan.
“PLD merupakan ujung tombak dalam mengawal ketepatan penggunaan dana desa, maka PLD harus memperoleh pengetahuan memadai dalam melakukan pengawalan,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kaltim Moh Jauhar Effendi.
Semua PLD yang mengikuti pelatihan selama delapan hari pada 20-28 November ini diminta serius mengikuti tiap sesi pelatihan yang dibawakan masing-masing pemateri, sehingga ilmu yang didapat dari pelatihan ini bisa diterapkan saat melakukan pendampingan.
Secara keseluruhan terdapat 236 PLD di Provinsi Kaltim yang mendapat pelatihan, namun lokasi pelatihannya dibagi menjadi lima, yakni di Samarinda, Tenggarong, Balikpapan, Melak dan Berau. Pembagian lokasi pelatihan untuk mendapatkan lokasi terdekat dari masing-masing wilayah kerja PLD.
“Kalau dirasa-rasakan memang seolah tugas ini berat, namun kalau dijalani dengan senang dan pekerjaan ini dicintai, pasti tidak berat. Apalagi kalau dijalani dengan ikhlas dan menyadari bahwa ketika melamar menjadi PLD harus siap ditempatkan pada 3-4 desa, tentu tidak ada pekerjaan yang berat,” katanya.
PLD, lanjutnya, harus lebih cerdas dari kepala desa, karena bisa jadi suatu saat kepala desa akan bertanya kepada PLD mengenai teknis penggunaan dana desa dan berbagai aturan mengenai pemerintahan desa.
Untuk itu, PLD secara teoritis harus mengetahui tentang berbagai aturan mengenai desa, antara lain Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa, dan berbagai aturan teknis lainnya mengenai desa.
“Jangan justru PLD bertanya ke kepala desa karena PLD yang harus melakukan pendampingan. Apalagi PLD sudah memiliki acuan yang jelas mengenai tugas dan wewenangnya dalam mendampingi desa. Kemudian mengenai berbagai aturan juga tinggal mengunduh dari internet,” tegasnya. (ant)