JAKARTA – Bakal Calon (Balon) Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar (PG) Airlangga Hartarto (AH) ‎mengemukakan jika dirinya terpilih sebagai Ketum, tidak akan mengubah keputusan pencalonan Joko Widodo (Jokowi) pad Pemilu 2019. Keputusan itu ditegaskannya sudah final dan tak akan diganti.

“Sudah pasti kita dukung. Itu sudah keputusan Rapat Pimpinan Nsional (Rapimnas). Tidak akan diubah,” kata AH saat dihubungi SP, Senin (4/12).

Ia menjelaskan Golkar juga akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kala (JK) sampai tahun 2019. ‎Tidak ada niat keluar dari koalisi pemerintahan karena Golkar didirikan untuk mendukung jalanya pembangunan.

‎”Golkar itu partai karya-kekaryaan. Untuk bisa berkarya, hakekatnya bergabung dengan pemerintahan yang sah. Itu esensi Golkar sejak kelahirannya,” ujar AH yang saat ini masih menjabat Menteri Perindustrian (Menperin).

AH yang disebut-sebut sebagai calon kuat Ketum menggantikan S‎etya Novanto ini juga menegaskan Golkar akan tetap menjadi partai nasionalis yang setia mendukung keberadaan Pancasila, UUD 1945, Negar Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika.

Jika terpilih sebagai Ketum, Golkar siap menjaga dan menghalau setiap gangguan terhadap empat pilar bangsa tersebut. Golkar pun tidak akan ikut-ikutan menggunakan isu suku, ras dan agama (Sara) untuk meraih kekuasaan.

“Awal mula pendirian Golkar untuk melawan PKI yang ingin menggantikan Pancasila. Sikap kita ke depan tidak akan berubah seperti saat pendiriannya. Kami di Golkar tidak mempertentangkan perbedaan dan tidak melihat seseorang berdasarkan latar belakangnya. Golkar partai terbuka bagi siapa saja,” tutur AH.

Saat ditanya bagaimana upaya meraih kemenangan pada Munaslub nanti, dia enggan menjawabnya. Menurutnya, itu bagian dari strategi yang tidak bisa dibuka ke publik.

Demikianpun soal dukungan kepada dirinya. Dia tidak mau mengumbar dan mengklaim karena proses masih berjalan.

“Dukungan masih terus kami terima. Hari ini kami menerima dukungan dari SOKSI. Sebelumnya sudah ada Kosgoro. Sebanyak 31 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I (propinsi) sudah menyatakan dukungan. Kita ikuti saja sesuai aturan yang ada,” tutup AH.(bs)