TENGGARONG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Kartanegara (Kukar) batal melaksanakan verifikasi faktual partai politik terhadap pengurus, sekretariat dan keanggotaan DPC Hanura Kukar. Saat tim verifikasi yang dipimpin Komisioner KPU Kukar, Saidi dan Irwan menyambangi Sekretariat Hanura di Jalan Aljawahir, Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong dalam keadaan terkunci alias kosong.

Selain itu, pengurus Hanura Kukar juga tidak datang setelah ditunggu sekian lama. Kedatangan tim verifikasi ini sekitar pukul 14.00 Wita, Kamis (1/2) siang kemarin.

“Kita tidak bisa melakukan verifikasi faktual, sekretariat dan anggota Hanura di sekretariat kosong,” kata Saidi.

Dengan demikian, maka DPC Hanura Kukar diberikan waktu hingga pukul 00.00 Wita untuk datang ke Kantor KPU Kukar guna dilakukan verifikasi faktual.

“Komisioner KPU Kukar stand by di kantor, tapi sampai pukul 20.00 Wita ini (tadi malam) belum ada konfirmasi dari DPC Hanura,” bebernya.

Jika sampai pukul 24.00 Wita, Hanura tidak dilakukan verifikasi faktual maka KPU Kukar akan menetapkan status Belum Memenuhi Syarat (BMS) sehingga harus mengikuti masa perbaikan pada 3-5 Februari mendatang.

“Selanjutnya pada 6 Februari baru dilakukan verifikasi terhadap perbaikan itu,” kata ida.

Bukan hanya Hanura, Partai Demokrat juga ditemukan kekurangan. Menurut Saidi, Demokrat Kukar harus melakukan perbaikan karena kurangnya jumlah anggota.

Verifikasi faktual DPC Hanura sebenarnya sempat diagendakan ulang oleh KPU Kukar. Harusnya verifikasi faktual ini dilaksanakan 30 Januari lalu. Tapi, karena kesepakatan antara KPU dan Hanura maka diagendakan ulang pada 1 Februari kemarin.

Melesetnya waktu verifikasi faktual DPC Hanura Kukar dari jadwal KPU ditengarai karena adanya konflik ditubuh Hanura Kaltim antara Surpani dan Herwan Susanto.

“Kami tidak tahu soal itu, tapi intinya mereka minta verifikasi faktual dijadwalkan 1 Februari (Kemarin, Red),” kata Ketua KPU Kukar, Junaidi Samsuddin pada 31 januari lalu. (ami)