JAKARTA – Presiden  Joko Widodo menyinggung tahun politik yang semakin dekat dalam sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/8) kemarin. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi meminta menteri memperhatikan betul kebijakan yang diambilnya agar tidak membuat kegaduhan di publik.  

"Saya harapkan menteri tidak membuat kebijakan baru yang belum dikonsultasikan kepada masyarakat, belum melalui kajian dan perhitungan perhitungan mendalam, sehinga justru bisa membikin hal-hal yang tidak diingini masyarakat dan membuat masyarakat kecewa," lanjut dia. 

Jokowi menegaskan, para menteri harus mengarahkan kebijakannya untuk kepentingan rakyat. Hampir seluruh menteri Kabinet Kerja hadir di dalam sidang kabinet paripurna. Hanya ada beberapa pejabat yang diwakilkan. Misalnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang diwakilkan Wakapolri Komjen (Pol) Syafrudin. Selain itu Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang diwakili ketiga kepala staf TNI dari matra darat, laut dan udara.

Terkait hal itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, menteri-menteri Kabinet Kerja solid untuk mewujudkan program Presiden Joko Widodo.

"Kalau melihat soliditas kabinet sekarang, kerja sama yang berjalan relatif baik. Mudah-mudahan tahun politik ke depan tidak menjadi hiruk pikuk yang berlebihan," ujar Pramono. 

Meski demikian, Pramono tidak bisa memastikan apakah soliditas para menteri tersebut berarti tidak berujung pada perombakan kabinet atau tidak. Pramono menegaskan, reshuffle merupakan kebijakan Presiden Jokowi sendiri. 

"Presiden ya yang mempunyai kewenangan terhadap hal tersebut," ujar dia. 

Untuk diketahui, salah satu kegaduhan yang kemungkinan kuat disinggung Presiden Jokowi adalah kebijakan full day school yang sempat dikeluarkan oleh Mendikbud Muhajir Effendi. Kebijakan itu spontan melahirkan perdebatan. Nadhlatul Ulama langsung mengeluarkan pernyataan bahwa kebijakan itu akan mengganggu pendidikan agama yang berjalan usai waktu sekolah. (kc)