JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menilai pengusiran Duta Besar Myanmar untuk Indonesia merupakan tindakan yang tidak tepat.

“Kalau duta besarnya ditarik balik dan tidak ada hubungan diplomatik, nanti mau mengirimkan bantuan pakai apa?” kata Menko Polhukam di Universitas Tarumanegara, Jakarta, Selasa, menanggapi permintaan sejumlah tokoh dan kelompok masyarakat kepada pemerintah agar memutus hubungan diplomatik Indonesia dengan Myanmar, sebagai akibat terjadinya krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar.

Mantan Panglima TNI itu menjelaskan selain membuat hubungan diplomatik kedua negara meregang, pengusiran Duta Besar Myanmar dari Indonesia tentu juga akan mempersulit warga Rohingya. “Pengungsi Rohingya itu posisinya membutuhkan bantuan, tapi jadi susah kalau begitu,” kata dia.

Terkait krisis kemanusiaan ini, Menko Polhukam menambahkan bahwa Pemerintah Indonesia tidak hanya diam.

Pemerintah, melalui Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah menemui Konselor Negara Republik Persatuan Myanmar Aung San Suu Kyi yang juga Pemimpin Partai Liga Demokrasi Nasional, untuk mencoba menghentikan penyerangan terhadap etnis minoritas di Myanmar tersebut, jelas Wiranto.

“Jadi jangan ditanggapi dengan emosi. Harus bijak dan cerdas. Kita sudah berbuat banyak untuk peristiwa kemanusiaan di Myanmar,” kata Menko Polhukam. (ant)