JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham memastikan rapat pleno penonaktifan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar tidak digelar hari ini, Senin (2/10).

“Tidak ada. Tidak ada (rapat pleno) hari ini (kemarin, Red),” ujar Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Senin siang.

Partai Golkar baru akan mengagendakan rapat pleno antara 27 atau 28 Oktober 2017 mendatang.

Sekalipun nantinya rapat pleno digelar, Idrus juga memastikan tidak membahas penonaktifan Setya Novanto. Rapat lebih membahas soal  elektabilitas Partai Golkar secara umum.

Diketahui, rekomendasi penonaktifan Novanto itu muncul dari tim kajian elektabilitas yang dipimpin Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Golkar Yorrys Raweyai.

Tim kajian elektabilitas menyarankan agar Partai Golkar segera menunjuk pelaksana tugas ketua umum sebagai pengganti Novanto. Sebab, elektabilitas Partai Golkar terjun bebas sejak Novanto ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP oleh KPK.

Idrus menegaskan, kajian  elektabilitas  tersebut tidak sah. Sebab, kajian  elektabilitas seharusnya disertai dengan survei dari pihak independen sebagai pemenuhan atas asas akuntabilitas.

“Jadi memang  yang seperti inilah yang kadang-kadang saya  enggak ngerti. Mestinya  kan ada (survei dari pihak independen). Kalau ada, baru kita cukup data,” ujar Idrus.

Idrus juga memastikan Setya  Novanto sendiri yang akan memimpin rapat pleno nantinya usai dinyatakan benar-benar sehat.

SETOP MANUVER

Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin meminta segala persoalan internal di dalam tubuh partai berlambang beringin itu dihentikan. Hal ini terkait dengan desakan agar Setya Novanto mundur dari kursi Ketua Umum Partai Golkar hingga mencari pelaksana tugas (Plt) lantaran dia tersandung kasus dugaan korupsi e-KTP.

“Imbauan saya hentikanlah manuver-manuver yang bisa menimbulkan perpecahan di dalam partai. Kita ikuti saja aturan partai yang berlaku, hormati AD/ART kita, kemudian kita juga hormati Ketum kita, jaga kesatuan dan persatuan di dalam partai,” ujar Mahyudin di Jakarta, Senin (2/10)

Menurut dia, mengingat Setya Novanto telah memenangkan putusan praperadilan terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi e-KTP, maka tidak lagi diperlukan Plt Ketum Golkar.

“Kita dengar ada rakornis, tapi rakornisnya lebih kepada mengevaluasi Rencana Pilkada 2018 yang berikut isu-isu Golkar kemarin sempat mengemuka adanya gagasan Plt. Tapi kan Ketua Umum kita ketahui menang di praperadilan, otomatis statusnya sekarang tidak tersangka,” ucap Mahyudin.

Sehingga, lanjut dia, tidak ada alasan untuk mencari Plt pengganti Setya Novanto. Apalagi, AD/ART Partai Golkar menegaskan bahwa yang menetapkan Plt adalah Ketum, sedangkan Ketum hanya bisa diberhentikan melalui Munas atau Munaslub.

“Munaslub itu harus mendapat persetujuan 2/3 pengurus di daerah, sementara di daerah-daerah tetap solid dan loyal kepada Ketum, jadi saya kira tidak ada hal yang signifikan,” papar Mahyudin.

Meski begitu, dia tak menampik tetap diperlukannya rapat pleno Partai Golkar. Namun, kata dia, agendanya bukan untuk mencari Plt.

“Rapat pleno perlu untuk membahas hal-hal lain, seperti persiapan dan evaluasi Pilkada 2018, mungkin program kerja, mungkin juga mengevaluasi persyaratan verifikasi parpol, itu yang harus disiapkan, KTA, dan sebagainya,” jelas Wakil Ketua MPR ini. (kcm/l6c)