Home >> PPU - Paser >> Polres Sebar Maklumat Kapolda
TEMPEL MAKLUMAT: Seorang petugas dari kepolisian menempel maklumat Kapolda Kaltim yang berisi larangan dan pengaturan soal penyampaian pendapat umum
TEMPEL MAKLUMAT: Seorang petugas dari kepolisian menempel maklumat Kapolda Kaltim yang berisi larangan dan pengaturan soal penyampaian pendapat umum

Polres Sebar Maklumat Kapolda

Atur Ketat Soal Penyampaian Pendapat

TANA PASER – Kepolisian Resor (Polres) Paser, Rabu (23/11) menyebarkan dan memasang ratusan lembar maklumat Kapolda Kaltim Inspektur Jendral Polisi Safaruddin Nomor: Mak/09/XI/2016 tentang upaya memelihara Kamtibmas di wilayah hukum (Wilkum) Kaltim dan Kaltara (Kaltimtara).
“Supaya masyarakat mengetahuinya, maka kami dari jajaran Polres, Polsek hingga fungsi Bhabinkamtibmas menyebarkan dan memasang maklumat Kapolda Kaltim di lokasi-lokasi strategis dan keramaian. Ini dimaksudkan agar mudah dilihat dan dibaca warga,” kata Kapolres Paser AKBP Hendra Kurniawan didampingi Kabag Ops Kompol Rio Cahyowidi.
Adapun lokasi-lokasi strategis ini, lanjut dia, seperti kantor kecamatan, kelurahan, desa, puskesmas, kantor pos, pos ojek, bank, pusat keramaian dan pusat perbelanjaan. “Total maklumat Kapolda Kaltim yang kami sebar dan pasang, adalah sebanyak 550 lembar,” ucapnya.
Dikatakan, bahwa maklumat Kapolda Kaltim itu dalam rangka penyampaian pendapat di muka umum. “Ada empat poin maklumat yang dikeluarkan Kapolda Kaltim. Keempat poin itu sehubungan dengan penyampaian pendapat di muka umum,” ujarnya.
Terkait isi maklumat Kapolda Kaltim, ia menerangkan. Pertama, apabila akan menyampaikan pendapat di muka umum, agar penanggung jawab, koordinator wajib menyampaikan kepada kepolisian setempat. Dan apabila surat pemberitahuan belum diterima dari penanggung jawab, koordinator dan masih melaksanakan kegiatan tersebut, maka kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan tindakan yang melanggar hukum, maka kepolisian akan menindak secara tegas kegiatan tersebut sesuai aturan hukum yang berlaku.
“Kedua, tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, tidak membawa senjata tajam dan barang-barang yang dapat membahayakan orang lain. Ketiga, Agar penyampaian pendapat di muka umum tidak dilaksanakan di luar wilayah Kaltimtara, dan penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan di wilayah masing-masing kabupaten/kotamadya di Kaltim dan Kaltara,” paparnya.
Terakhir, sambung dia, isi maklumat itu ialah ancaman sanksi bagi yang tidak mematuhinya.
“Kami akan melakukan penindakan terhadap segala bentuk agenda yang merongrong, dan bisa menghancurkan kesatuan dan kedaulatan bangsa, terutama, di wilayah Polres Paser,” pungkasnya. (sur)