Breaking News
Home >> PPU - Paser >> PPU Bebas ASN Berijazah Palsu
TAK BERMASALAH :  Tampak para ASN PPU yang jumlah mencapai sekitar 4.050 tergabung dalam Korpri saat mengikuti upacara dalam satu kegiatan.
TAK BERMASALAH : Tampak para ASN PPU yang jumlah mencapai sekitar 4.050 tergabung dalam Korpri saat mengikuti upacara dalam satu kegiatan.

PPU Bebas ASN Berijazah Palsu

e-PUPNS PPU Tak Bermasalah dan Sudah Diterima BKN

PENAJAM – Di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dinyatakan bebas dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menggunakan ijazah palsu baik digunakan saat mendaftar sebagai calon ASN maupun untuk keperluan kenaikan pangkat dan golongan.
Demikian ditegaskan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) PPU, Surodal Santoso, kepada Koran Kaltim, Kamis (6/10).
“Dari hasil pemeriksaan dan verifikasi data kepegawaian yang digelar sejak tahun lalu, tidak ditemukan satupun ASN yang terindikasi menggunakan ijazah palsu, sementara tahun ini belum dilakukan pemantauan,” katanya.
Dirinya yakin, ASN di lingkungan Pemkab PPU tidak ada yang menggunakan ijazah palsu, pasalnya dalam data elektronik Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (e-PUPNS) yang masuk ke data base kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2015 lalu, tidak ada masalah yang ditemukan dan dapat diterima oleh BKN. “Sistem aplikasi e-PUPNS yang juga sebagai data verifikasi kepegawaian dinyatakan aman dan tidak bermasalah, sehingga ASN PPU bebas dari ijazah palsu,”ujarnya.
Diterangkan, sistem aplikasi kepegawaian yang ada merupakan satu sistem verifikasi para ASN sejak diangkat menjadi ASN atau PNS hingga saat penyesuaain ijazah dan sebagainya, sekarang dan masa akan datang semakin ketat. Dimana perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah ASN harus terdata di BKN jadi tidak bisa sembarangan.
Ia menegaskan, verifikasi ulang bisa saja dilakukan apabila ada intruksi atau surat edaran dari pemerintah pusat, jadi selama tidak ada edaran itu maka dianggap ijazah seluruh ASN di PPU baik saat diangkat menjadi pegawai hingga penyesuaian tidak bermasalah, sebab mekanisme sudah jelas dari waktu pendaftaran bagi CASN maupun ijazah penyesuaian sudah dilakukan verifikasi kedudukan lembaga pendidikan dan sebagainya.
Surodal menambahkan, izin belajar ke jenjang pendidikan lebih tinggi bagi ASN tidak menjamin jika lulus ijazahnya bisa diterima untuk penyesuiaan pangkat atau golongan, sebab harus melihat formasi yang dibutuhkan di Pemkab.
“Saya contohkan, jika daerah ada kekosongan formasi akuntansi untuk empat orang ASN dan dari izin belajar hasil lulus berjumlah 10 orang, maka yang diambil hanya empat orang saja sementara sisanya tidak bisa didudukan dengan jabatan itu, jadi tidak serta merta para ASN baru lulus perguruan tinggi langsung bisa menduduki jabatan sesuai dengan tingkat pendidikannya,”tukas Surodal.
Untuk ujian penyesuaian ijazah bagi ASN, lanjutnya, tahun ini telah dilaksanakan bahkan ijazah dan SK pengangkatan telah diterbitkan. Namun, apabila di daerah lain ada yang melaksanakan dan urgensinya untuk satu formasi maka bisa saja ASN PPU ikut ujian penyesuaian di daerah tersebut. Tetapi yang pasti, ujian dinas penyesuaian tersebut dilakukan apabila dibutuhan formasi.
Selain itu, ungkapnya, hingga kini pihaknya juga belum pernah menerima laporan dari masyarakat atau lembaga lain terkait indikasi ASN menggunakan ijazah palsu.
Dibeberkan Surodal, saat ini jumlah ASN di PPU total berkisar 4.050 an jumlah ini mengalami penurunan karena ada ASN yang pindah tugas dan sebagainya, jumlah itu termasuk ASN guru SMA/MA/ SMK dan ASN yang dijadikan ASN vertikal baik ke provinsi maupun langsung ke pusat. (nav)