Dipublish: 7 Oktober 2013, 22:10

Prabowo Dikecam Buruhnya

Mengaku Cinta Buruh, Tapi Pegawai Kertas Nusantara Tidak Dibayar

TANJUNG REDEB - Ratusan buruh PT Kertas Nusantara (KN) di Berau kembali turun ke jalan menuntut hak-hak mereka yang belum ditunaikan oleh manajemen KN. Dalam unjukrasa di depan kantor DPRD Berau kemarin, mereka turut menyinggung soal bakal Capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang juga pemilik KN. Mereka menyatakan Prabowo tidak pantas menjadi Capres karena telah menerlantarkan sekian banyak buruh KN dan tak memberikan hak-hak mereka.

“Tidak layak seorang pemimpin yang katanya cinta buruh dan lainya, malah menerlantarkan 1.580 buruhnya sendiri dan membuat mereka menderita. Prabowo Subianto tidak layak jadi presiden,” tegas Ketua Serikat Buruh KN, Indra Alam, kemarin.

Ia mengatakan, sudah gaji pegawai sejak Agustus lalu belum dibayar. Iuran Jamsostek karyawan sudah 10 bulan ini tidak disetorkan oleh perusahaan. Sementara asuransi jiwa Jiwasraya juga sudah sejak 2008 tidak dibayar perusahaan. Padahal iuran dua asuransi tersebut secara rutin dipotong dari upah karyawan.

Karyawan juga kecewa terhadap DPRD Berau yang tutup mata dan tidak bertindak terhadap masalah ini. Kemarin bukan pertama kali mereka melakukan aksi ke DPRD, namun pihak wakil rakyat seakan tidak mau tahu.

“Kepada wakil rakyat Bumi Batiwakal, jangan janji terus kepada kami rakyat kecil ini. Sudah berulang kali kami ke sini namun hanya janji saja yang kami dapatkan,” ungkap Indra.

Anggota DPRD Berau, Muharram, yang menerima perwakilan demonstra mengatakan saat ini para anggota dewan sedang melakukan reses. Sehingga ia hanya bisa menyerap aspirasi dan mengeluarkan pernyataan dalam kapasitas pribadi, bukan lembaga.

Muharram sepakat bahwa masalah perburuhan di KN adalah masalah besar yang sudah seharusnya segera diselesaikan Pemkab Berau.

“Saya belum bisa menjanjikan kapan akan bisa menggelar rapat bersama dengan Bupati, DPRD, dan pihak manajemen KN. Karena ini harus keputusan secara bersama anggota DPRD Berau. Ini merupakan kasus besar. Apabila semua dipercayakan ke DPRD Berau, besar harapan untuk bersabar dan menunggu surat dari kita. Yang pastinya kita akan berusaha memanggil pihak manajemen menyelesaikan permasalahan ini,” ungkapnya.(ind)

Bagikan Berita Ini

  • Facebook
  • Twitter
  • Blogger