Breaking News
Home >> Nasional >> Presiden Larang Menteri Belanja Barang Mewah

Presiden Larang Menteri Belanja Barang Mewah

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Widodo) mengeluarkan surat arahan kepada kabinetnya. Ia melarang para menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung hingga pemimpin lembaga non pemerintah membeli barang-barang mewah saat kunjungan kerja ke luar negeri.
“Menteri atau pejabat harus selektif dalam melakukan kunjungan kerja atau perjalanan dinas ke luar negeri dan fokus pada hal-hal yang penting, tidak membeli barang-barang mewah di negara yang dikunjungi, dan jangan terlalu banyak membawa rombongan,” demikian salah satu isi surat arahan Presiden Jokowi.
Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki mengatakan, arahan itu sebagai salah satu langkah Jokowi menyiapkan pemerintahan yang bersih sesuai Nawa Cita diusung Jokowi-Jusuf Kalla.
“Karena beliau punya komitmen yang luar biasa dalam menyiapkan pemerintahan yang bersih,” kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/11).
Menurut Teten, dalam Sidang Kabinet pada 2 November 2016, Jokowi mengingatkan agar Menteri Kabinet Kerja dan pimpinan lembaga lain tidak memanfaatkan jabatannya untuk mengambik keuntungan. Misalnya memperkaya diri sendiri dan kelompok tertentu.
“Beliau bukan hanya memberikan imbauan tapi dalam ini menjadi role model bagi pemerintahan. Beliau tidak mengambil keuntungan ekonomi dalam dari pemerintahan ini. Meskipun beliau seorang pebisnis biar tidak ada konflik kepentingan,” ujar Teten.
Selain selektif dalam melakukan kunjungan kerja, para menteri juga diimbau tak menerima oleh-oleh dari pihak mana pun yang bermuatan gratifikasi. Terkadang, kata Teten, anggaran pengadaan oleh-oleh dari pemerintah daerah menguras kas negara.
“Kalau ke daerah kan banyak pemerintahan daerah, jajaran polisi, kejaksaan, pejabat daerah terbebani harus memberikan oleh-oleh kepada tamu-tamu pejabat,” kata dia.
Lebih dari itu, pemberian oleh-oleh bisa mempengaruhi independensi para menteri. Dikhawatirkan, kebijakan yang dikeluarkan menteri malah dilatarbelakangi kepentigan pemberi gratifikasi atau oleh-oleh.
Berikut lima edaran tersebut:
1. Tidak menerima pihak-pihak yang memperkenalkan diri sebagai saudara, keluarga, atau teman dari Presiden atau mengatasnamakan Presiden, kecuali Presiden sendiri yang menyampaikan pesan kepada Menteri atau pejabat yang bersangkutan.
2. Menteri atau pejabat harus selektif dalam melakukan kunjungan kerja atau perjalanan dinas ke luar negeri dan fokus pada hal-hal yang penting, tidak membeli barang-barang mewah di negara yang dikunjungi, dan jangan terlalu banyak membawa rombongan
3. Menteri atau pejabat yang melakukan kunjungan kerja atau perjalanan dinas ke daerah tidak perlu disambut secara berlebihan yang dapat membebani pejabat di daerah yang dikunjungi.
4. Menteri atau pejabat yang melaksanakan tugas atau kunjungan kerja tidak menggunakan patroli pengawalan (patwal) yang panjang dan sirine yang berlebihan, yang dapat mengganggu masyarakat pengguna lalu lintas lainnya.
5. Menyampaikan kepada pasangan (istri/suami) untuk tidak menerima pemberian/cindera mata dari pejabat atau pihak-pihak di negara/daerah yang dikunjungi untuk menghindari potensi persoalan gratifikasi dan tidak membebani pejabat di negara/daerah yang dikunjungi. Arahan Presiden tersebut agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih. (l6c)