Breaking News
Home >> Kutai Kartanegara >> Puluhan Pendatang Ilegal Terjaring Razia

Puluhan Pendatang Ilegal Terjaring Razia

Operasi Yustisi di Kota Bangun

TENGGARONG – Kutai Kartanegara masih menjadi tujuan warga pendatang tanpa identitas atau ilegal. Hal ini diketahui saat pemerintah Kecamatan Kota Bangun bersama Polsek, Koramil, Dishub dan pihak terkait melaksanakan Operasi Yustisi pada 26-27 November 2016.
Dalam operasi Yustisi yang digabung dengan operasi Zebra tersebut, ada 49 warga pendatang tanpa surat pindah atau ilegal yang terjaring. Mereka adalah pendatang dari Pulau Jawa, Sumatera hingga Pulau Sulawesi.
Camat Kota Bangun, Mawardi mengatakan operasi Yustisi menjaring sekitar 100 orang. Rinciannya yang tidak membawa KTP/tidak membawa surat keterangan ada 64 orang, tidak memiliki KTP-El atau surat keterangan ada 22 orang, membawa KTP yang tidak berlaku lagi ada 13 orang, dan 49 orang tanpa surat pindah.
“Ke-49 orang ini dari luar Kalimantan seperti dari Jawa, Sumatera dan Sulawesi ada juga. Mereka ke sini (Kota Bangun, Red) ada kerja di koperasi, jualan bakso dan sebagainya,” kata Mawardi.
Ia mengatakan, operasi Yustisi ini dilaksanakan pada pukul 08.00 wita sampai 10.00 wita, dilanjutkan pukul 20.00 wita hingga 01.00 wita dini hari. “Khusus pukul 22.00 wita sampai 01.00 wita dini hari, operasi Yustisi ini digelar dengan patroli sambil razia,” ucapnya.
Operasi Yustisi ini, kata dia, untuk mendeteksi dini tentang identitas kependudukan khususnya di Kota Bangun. Hal ini juga untuk mengaktifkan RT untuk mencegah kejahatan dan masuknya paham radikalisme di Kukar.
“Kita ini ada dua program, pertama razia tingkat desa bersama RT untuk mendeteksi tempat kos, razia KTP dan sekalian surat nikah, kami khawatirkan ada yang kumpul kebo. Beberapa desa sudah mulai melaksanakan seperti Kota Bangun Seberang dan di daerah SP,” ungkanya.
Kedua, adalah Operasi Yustisi tingkat kecamatan yang dilaksanakan bersama Muspika. Kegiatan ini dilaksanakna seminggu sekali dalam bentuk razia.
Mawardi mengaku, warga Kota Bangun harus memiliki identitas yang jelas. Sebab, dengan identitas yang jelas maka mudah dalam mengurus KIS dan BPJS, bisa dijaga oleh pemerintah, baik keamanan dan kesejahteraan.
“Kita hanya menjaga, mengambil hikmah kejadian di Loa Janan Ilir (terorisme), tapi fokusnya tetap ke data kependudukan,” bebernya.
Selain itu, juga dilaksanakan patroli keliling untuk melihat kondisi Kota Bangun, terlebih dengan kondisi perekonomian Kukar yang semakin sulit, seperti mencari pekerjaan maka dikhawatirkan tingkat kejahatan akan meningkat.
“Pada malam harinya kami melihat kumpulan remaja, kami bubarkan karena sudah larut malam, kan mereka pelajar, khawatir ada ngelem dan narkoba. Ada empat tempat kami bubarkan, termasuk empat tempat karaoke, satu tempat ada indikasi warga minum-minum,” terangnya. (ami)