Published On: Jum, Des 20th, 2013

Ratusan Algaka Caleg DPRD PPU Ditertibkan

PENAJAM – Ratusan alat peraga kampanye (Algaka) milik caleg DPRD Penajam Paser Utara (PPU) pada Pemilu 2014 ditertibkan tim gabungan penertiban algaka, Jumat (20/12) siang kemarin. Penertiban itu dilakukan karena melanggar aturan dan ketentuan dalam pemasangan algaka. Hal itu diungkapkan Ketua Panwaslu PPU, Masnur, kemarin.
“Algaka yang berhasil kami tertibkan dan turunkan mencapai ratusan lembar. Paling banyak berbentuk baliho, sementara bentuk lain lebih sedikit,” katanya.
Ia menyebutkan, tim gabungan tersebut terdiri Panwaslu, Satpol PP dan Linmas, Kesbangpol serta instansi aparat keamanan menertibkan algaka sesuai Peraturan KPU Nomor 15/ 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Peraturan Bupati Nomor 64/2012 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Algaka.
“Dalam pasal 17 PKPU 15/ 2013 menyebutkan pemasangan algaka dilarang di tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, gedung sekolah, jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan. Karena itu, peserta Pemilu dapat memasang algaka luar ruang dengan ketentuan, baliho atau papan reklame hanya diperuntukan bagi Parpol, satu unit untuk satu desa dan kelurahan yang berisi informasi nomor dan tanda gambar Parpol, visi, misi, program, jargon, foto pengurus Parpol yang bukan caleg. Untuk calon DPD boleh memasang satu unit baliho atau reklame di setiap desa dan kelurahan. Jadi, semua baliho caleg melanggar aturan dan ditertibkan,” katanya.
Sedangkan bendera dan umbul-umbul, dapat dipasang Parpol dan caleg DPD di zona telah ditetapkan KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten dan kota bersama Pemkab. Adapun ukuran spanduk dapat dipasang Parpol dan caleg DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 meter dan satu unit untuk satu zona.
Diungkapkan, penertiban akan berlangsung hingga 30 Desember mendatang di Kecamatan Penajam,  kemudian menyasar kecamatan lain secara bertahap. Namun, penertiban algaka melanggar aturan dilakukan Satpol PP hingga mendekati pencoblosan Pileg 9 April 2014.
Diakuinya, penertiban algaka baru dilakukan karena pihaknya memberikan kesempatan bagi caleg dan Parpol untuk bersihkan algaka. Namun, hingga surat kedua imbauan KPU ke Parpol tak direspon, sehingga dilakukan penertiban dan penyitaan.
“Sejak sosialisasi PKPU 15/ 2013 oleh KPU, kami memberikan kesempatan kepada caleg dan Parpol untuk melakukan pembersihan algaka. Sehingga KPU PPU melayangkan imbauan ke Parpol, namun surat tersebut tak digubris, karena itu, langsung ditertibkan,” tambahnya. (nav)

Bagikan Berita Ini

  • Facebook
  • Twitter
  • Blogger

About the Author

Email
Print
WP Socializer Aakash Web