Penulis: Erwin

KORANKALTIM.COM, JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Republik Indonesia (RI) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2024 di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Kamis, (14/3/2024).

Kegiatan ini turut dihadiri langsung oleh Penjabat (Pj)  Bupati PPU, Makmur Marbun didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ahmad Usman serta bupati, wali kota dan gubernur serta pejabat lainnya di seluruh Indonesia.

Makmur Marbun mengatakan, bahwa pemerintah PPU mendukung langkah pemerintah khususnya dalam rangka persiapan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2024, termasuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Langkah pemerintah pusat ini sangat baik sekali memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat di Indonesia termasuk di PPU untuk  menjadi ASN. Oleh karena itu Pemda PPU sangat mendukung langkah ini,” ungkapnya usai mengikuti Rakornas Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2024.

Sementara itu, dalam sambutannya MenPAN-RB, Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa peluang masyarakat untuk menjadi ASN atau PPPK sangat besar karena dulu seleksi CPNS hanya dilakukan satu kali dalam setahun, tetapi di tahun 2024 ini akan dilakukan tiga kali dalam setahun.

Oleh karenanya hal itu memberi kesempatan bagi mereka atau instansi yang belum terpenuhi terkait kelulusan yang diharapkan. Dia juga mengatakan bahwa seluruh tenaga horoner di Indonesia yang telah terdaftar dalam database akan dituntaskan pada tahun ini. Maka dari  itu meminta kepada bupati atau kepala daerah agar mengkhususkan formasi bagi mereka yang sudah masuk di daftar database di BKN pusat yang jumlahnya ada sekitar 2,3 juta dan saat ini tersisa 1,7 juta tenaga honorer.

“Untuk jumlah ini kita selesaikan di tahun 2024 selambat-lambatnya itu di bulan Desember mendatang. Jika ada data yang tidak adil silahkan ke pemda masing-masing karena kita minta surat pertanggungjawaban mutlak kepada Bupati/Walikota terhadap data yang diberikan kepada kami,” kata Abdullah Azwar.

Selain itu Abdullah Azwar menambahkan berdasarkan Instruksi Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah pusat juga mulai tahun ini akan membuka sebanyak 225 ribu lebih  formasi  khusus untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) di PPU, Kalimantan Timur (Kaltim).

“Presiden memberi arahan bahwa formasi ini untuk IKN dan itu wajib untuk perpindahan IKN secara kontinyu.  Khusus untuk IKN kami juga telah mengajukan permohonan untuk memberikan kesempatan kepada putra daerah agar bisa direkrut sebagai ASN di sana,” tutupnya. (Adv)

Editor: Maruly Z