Penulis: Zulhamri

KORANKALTIM.COM, SANGATTA - Unit Tipidter Satreskrim Polres Kutai Timur (Kutim) mengamankan dua pengetap Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis pertalite dan solar.

Kapolres Kutim, AKBP Ronni Bonic melalui Kasat Reskrim, AKP Dimitri Mahendra Kartika mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal adanya insiden kebakaran unit sepeda motor di Jalan Yos Sudarso III, Kelurahan Teluk Lingga pada 11 Maret 2024 lalu.

Tim turun melakukan penyelidikan mencari pemilik kendaraan, dimana saat kejadian pelaku melarikan diri atau kabur.

"Tak berselang waktu lama, pada 13 Maret 2024 pelaku berhasil diamankan oleh petugas," jelas dia saat dikonfirmasi.

Pelaku berinisial  AR (22) dan AD (32) berperan sebagai pengetap melakukan pengisian BBM subsidi di SPBU.  Pelaku AR mampu mengumpulkan empat jerigen pertalite dengan total isi 80 liter yang disimpan di keranjang sepeda motor.

Namun saat melintas di Jalan Yos Sudarso III tepatnya di depan RS SHOC seketika sepeda motor terbakar. "Karena pelaku panik hingga ada salah satu jerigen terbakar dan mengenai salah satu mobil yang terparkir di pinggir jalan," jelas dia.

Beruntung, api bisa dipadamkan dengan cepat menggunakan alat pemadam api ringan. Pelaku awalnya sempat melarikan diri, namun tak lolos dari kejaran petugas.

"Rencananya  BBM hasil pengetap itu akan dijual kembali ke sejumlah pengecer. Hasil penjualan dapat keuntungan Rp25 ribu per jerigen isi 20 liter," paparnya.

Sementara hasil pengembangan, muncul AD yang juga melakukan aksi yang sama namun jenis BBM berbeda. AD merupakan salah satu pelanggan yang ikut memesan pertalite milik AR hingga petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Hasil penyelidikan ke kediaman AD ditemukan mesin POM mini 3 nozzle 7 jerigen berisi bio solar total 140 liter ingin dijual kembali demi mendapatkan keuntungan," jelas dia.

Maka keduanya terjerat pasal 55 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

"Ancaman kurungan penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi Rp30 miliar," tutupnya.

Editor: Maruly Z