Penulis: */Rahmat Surya

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim memastikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun ini akan dilaksanakan pada Kamis, 2 Mei 2024.

Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kaltim, Alfino Rinaldi Arief mengatakan, tahun ini pelaksanaan Musrenbang mengalami keterlambatan karena ada 2 rangkaian pembahasan yang menjadi subtansi.

"Biasanya memang Musrenbang ini tiap tahunnya dilaksanakan hanya membahas 1 substansi saja seperti membahas perencanaan pembangunan di tahun depan saja, semisal perencanaan di tahun 2023 lalu membahas untuk tahun 2024," ucap Alfino, Selasa (30/4/2024).

Sedangkan di tahun ini ada 2 substansi yang dibahas mulai dari perencanaan jangka panjang selama 20 tahun dari 2025 hingga 2045 serta perencanaan pembangunan tahunan di 2025 sebagai tahun awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

"Sehingga perumusan substansi dan lainnya juga sudah agak berbeda bobotnya,  dan persiapan-persiapan inilah yang membuat sedikit terlambat yang harusnya di akhir April sudah dibahas," ujarnya.

Maka dari itu pembahasan Musrenbang pada 2 Mei 2024 sekaligus membahas RPJPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kaltim.

Lebih lanjut, Alfino menerangkan untuk Musrenbang di 10 kabupaten kota se-Kaltim saat ini telah selesai dilaksanakan.

"Terakhir yang melaksanakan Musrenbang itu ada Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) yang menggelar di tanggal 22 April lalu, dan di akhir April kita menerima laporan semua juga telah melakukan Musrenbang baik RKPD maupun RPJPD," katanya.

Sehingga menurutnya hal ini sesuai urutannya, dimana daerah kabupaten kota telah menyelenggarakan kemudian dilanjutkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim. Alfino mengungkapkan, beberapa program di dalam Musrenbang tahun lalu juga akan terus berlanjut seperti program pendidikan dan beasiswa, lalu kesehatan, pembangunan rumah sakit, pembangunan jalan akan terus dilakukan.

"Tetapi untuk yang sifatnya tematik tentu saja prinsipnya kita masih melanjutkan apa yang telah berjalan, lalu beberapa kebijakan di nasional seperti pengentasan stunting, kemiskinan, pengendalian inflasi akan terus dilakukan, serta tematik pembangunan provinsi sendiri untuk mencoba mulai tidak bergantung pada sektor migas dan batubara," tuturnya.

Editor: Maruly Z