SAMARINDA – Belum lama ini, pembangunan Hotel Primebiz yang berbasis syariah kembali diperbincangkan, khususnya dari instansi pemerintahan terkait. Salah satunya, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Samarinda diminta mengawal seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pihak pengusaha. Sebelumnya menurut informasi yang telah dihimpun Koran Kaltim, pihak yang akan membangun PT Wijaya Utama Lestari (WUL). Merujuk pada tahun sebelumnya, Pemkot Samarinda telah mendapat peringatan dari Komisi Nasional (Komnas) HAM

Namun Kepala DPMPTSP Akhmad Maulana enggan membeberkan banyak hal mengenai pertentangan yang masih terjadi saat ini. 

“Saya tidak mau terlalu berkomentar akan adanya pertentangan di masyarkat. Yang saya tahu siapapun itu kalau mengajukan izin dan syaratnya sudah lengkap maka tidak ada alasan bagi kami untuk menghalang-halangi,” ujar Maulana.

Sebelum bergegas, ia juga menambahkan sampai saat ini perizinan memang belum diterbitkan oleh pihaknya. Meskipun sebelumnya sudah ada pembahasan mengenai rencana pembangunan Hotel Primebiz mulai 2018 mendatang.

“Izinnya belum kami terbitkan. Namun kalau ada masalah diluar perizinan itu urusan pihak yang membangun. Ibaratnya kalau ada orang mengajukan izin, tidak mungkin saya harus tanya sampai masalah keluarganya karena itu urusan pribadi dan tugas kami hanya memberikan pelayanan,” tegas mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan. 

Sebelumnya, teguran terhadap Pemkot Samarinda sudah disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Samarinda Suparno.

“Kami pada dasarnya mendukung langkah pemkot khususnya dalam memberikan izin terhadap pembangunan hotel berbasis syariah. Namun persoalan sosial dengan masyarakat sekitar harus diselesaikan dulu. Jangan sampai investor sudah membangun baru mendapat pertentangan dari warga sekitar, sehingga merugikan investor,” tandas Suparno. (ms)