Selasa, 02/01/2018

Serapan APBD Tak Optimal

Selasa, 02/01/2018

toni suhartono

Join Grup Telegram Koran Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/+SsC4jer3I5syZWU1 atau klik tombol dibawah ini.

Grup Telegram Koran Kaltim

kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.

Serapan APBD Tak Optimal

Selasa, 02/01/2018

logo

toni suhartono

SAMARINDA – Memasuki tahun baru 2018, Pemkot Samarinda nyatanya belum mencapai target dalam penyerapan APBD. Bahkan menjelang akhir tahun masih ada menyisakan anggaran hingga Rp100 miliar yang berasal dari berbabagai sumber.

“Ada dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), dana perimbangan, bantuan keuangan,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda Toni Suhartono.

Berdasarkan hasil perhitungan di akhir tahun sebelumnya, Pendapatan APBD 2017 sampai sekarang masih di angka Rp 2,2 triliun atau sudah mencapai 95,92 persen, dari total keseluruhan Rp 2,3 triliun. Namun nyatanya tidak semua anggaran bisa terserap. 

“Totalnya baru Rp1,9 triliun yang terserap atau 91 persen khususnya untuk membiayai belanja langsung dan tidak langsung. Mulai dari gaji pegawai, pembayaran utang, dan banyak kegiatan fisik lainnya,” urainya.

Totalnya masih ada Rp470 miliar lagi anggaran yang belum terserap secara maksimal. Sehingga, untuk pembayaran utang, pihaknya sangat mengharapkan anggaran dari penerimaan dapat diturunkan diluar APBD murni dan perubahan.

“Kalau kurang dari 90 persen, maka utang tidak akan bisa terbayar. Untungnya kita sudah mencapai angka 90 persen dan bisa menggunakan sebagian untuk menuntaskan utang secara bertahap,” jelasnya.

Hanya saja untuk membayar utang, BPKAD juga tidak bisa serta merta langsung memberikan sesuai dengan nilai utang yang ada, karena anggaran yang akan dibayarkan juga harus di dukung dengan dokumen yang lengkap.

“Memang tidak ada pemerintah yang menharapkan silpa kalau bisa di hindari. Sehingga akan lebih baik jika para pihak ketiga menyiapkan segala dokumen tentunya disesuaikan dengan hasil kerjanya. Sehingga dokumen tersebut harus direview oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” tuntas Toni. (ms)

Serapan APBD Tak Optimal

Selasa, 02/01/2018

toni suhartono

Berita Terkait


Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.