SAMARINDA – Selain menjadi sorotan dengan persoalan parkir, Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda kini menjadi sasaran empuk bagi masyarakat yang mengeluhkan padamnya beberapa Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). Padahal sejak dilimpahkan wewenang dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), anggaran Dishub kian membengkak, hingga tahun ini menjadi Rp 52 miliar. 

Hal inipun disadari Kepala Dishub Samarinda Ismansyah. Namun ia mengaku sebagian besar pembengkakan anggaran untuk penanganan LPJU.

“Sebenarnya untuk anggaran Dishub sendiri hanya Rp 26 miliar, lalu setelah pelimpahan wewenang untuk LPJU makanya anggaran bertambah jadi Rp 52 miliar sedangkan tahun sebelumnya anggaran Dishub hanya Rp 29 miliar,” kata Isman.

Khusus untuk LPJU sendiri diberikan anggaran sebesar Rp10 miliar serta untuk LPJU di Bandara Samarinda Baru (BSB) Rp 16 miliar.

Terpisah Kepala Seksi (Kasi) Prasarana Dishub Rinjani menambahkan pihaknya tengah menginventarisir data LPJU yang berasal dari DKP terdahulu.

“Kami perlu menginventarisir lampu yang masih berfungsi sambil mengecek langsung ke lapangan. Karena jumlahnya sampai ribuan makanya kita perlu waktu untuk menyelesaikan. Namun dari beberapa tinjauan kami, ada 800 panel disetiap median jalan itu mengalami gangguan sehingga itu juga langsung kami perbaiki,” kata Rinjani.

Ia mencontohkan padamnya LPJU yang berada di depan Kantor Sekretariat Provinsi Kaltim Jalan Gajah Mada.

“Tak lupa kami juga berkoordinasi dengan pihak PLN, sehingga ada yang menjadi beban Dishub ada juga yang menjadi beban PLN. Namun untuk persoalan lampu jalan banyak yang mati itu memang sudah terjadi sejak tahun lalu dan kami masih mengkroscek lagi ke lapangan. Bisa jadi karena panelnya yang rusak atau memang sudah harusnya terganti,” paparnya.

Sementara itu dari segi pendapatan, pajak penerangan jalan menjadi salah satu penyumbang terbesar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Hermanus Barus.

“Totalnya dari akhir Juni sudah menyentuh angka Rp 46,2 miliar sedangkan target tahun ini bisa menembus angka Rp 91,5 miliar,” kata Hermanus.

Ia pun mengakui target pajak LPJU tiap tahun selalu naik, namun ia pun tak bisa menyalahkan pihak Dishub jika ada persoalan dengan masyarakat akibat banyaknya lampu yang padam.

“Ya memang masyarakat pasti protes karena sudah membayar pajak lampu namun tidak mendapatkan penerangan yang maksimal di jalan. Hanya saja kami juga tidak bisa menyalahkan Dishub apalagi di tengah kondisi defisit seperti ini,” tuntas Hermanus. (ms)