SAMARINDA - Pembahasan terkait dikeluarkannya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undangan (Perppu) tentang Ormas oleh Presiden Jokowi, masih menimbulkan pro dan kontra di sebagian masyarakat. 

Meskipun demikian, kehadiran Perppu Ormas tersebut dianggap mampu menghadang lajunya kelompok-kelompok yang ingin menggerus faham Pancasila dan kedaulatan bangsa. Penerapan Perppu Ormas itu pun, berdampak pada pembubaran salah satu Ormas belum lama ini.

Angkatan Muda Ka’bah (AMK) Kaltim bersama Institute for Demokrasi and Empowering (IDE) Samarinda menilai, sikap tegas pemerintah dengan mengeluarkan Perppu No 2 Tahun 2017 adalah upaya mengamankan Indonesia dari paham radikal, yang beberapa waktu lalu, kerap disuarakan ormas-ormas tertentu.

Oleh karenanya AMK dan IDE Samarinda akan menggelar Dialog Kebangsaan soal Perppu Ormas, Rabu (23/8) hari ini, di Auditorium Kampus Pascasarjana IAIN Samarinda, Jalan KH Abul Hasan. 

“Kita ingin menyatukan komitmen berbangsa melalui dialog yang kami gagas ini. Sekaligus menggugah masyarakat untuk terus mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara,” kata Direktur Eksekutif Institute for Demokrasi and Empowering Samarinda Risa Fahrizal, dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/8).

Acara Dialog juga melibatkan IAIN Samarinda dan Majelis Pemuda Islam Indonesia (MPII) Kaltim sebagai penyelenggara kegiatan. Narasumber dalam acara ini diantaranya Rektor IAIN Samarinda HM Ilyasin, Ketua DPW PPP Kaltim yang juga Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Reza Arief Dewanto, serta Ketua GP Ansor Kaltim Fajri Al Farobi. 

AMK dan IDE menilai bahwa upaya-upaya menjauhkan bangsa ini dari sejarah kelahirannya merupakan bent pelecehan terhadap komitmen berbangsa dan bernegara, yang sudah dibangun para ulama dan pendiri bangsa lainnya. “Sehingga dialog ini diharapkan akan mempertegas soliditas kita sebagai warga bangsa Indonesia,” demikian Risa. (*/ros)