SAMARINDA – Penyerahan nota kesepahaman antara Pemkot Samarinda dengan DPRD Samarinda kembali diundur. Kegiatan ini seharusnya menjadi agenda penting sebagai simbol penyelarasan antara pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan tim Badan Anggaran (Banggar) Samarinda. Sebelumnya, agenda ini telah dijadwalkan pada Senin (21/8) lalu dan rencananya akan dilangsungkan hari ini (24/8) namun kembali gagal dilangsungkan.

Alot menyusun APBD Perubahan tahun ini, memang sangat dirasakan khususnya oleh pemangku kebijakan tertinggi yaitu Ketua TAPD, Sugeng Chairuddin. Pasalnya sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diharapkan mampu menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru jauh dari targetnya.

“Sebenarnya bukan persoalan kami dengan Banggar, karena antara kami (TAPD) dan mereka sudah sepakat dalam pertemuan minggu lalu. Namun karena anggaran terbatas, makanya kami di internal TAPD tengah merasionalkan beberapa kegiatan OPD,” ujar Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda ini diruang kerjanya, Rabu (23/8). Seperti yang diketahui saat ini anggaran hanya tersisa Rp2,2 triliun dan mengalami penurunan dari angka sebelumnya Rp2,4 triliun.

Sehingga, TAPD dan Banggar sepakat untuk fokus menggunakan anggaran tersebut untuk membayar utang serta kegiatan yang berhubungan dengan normalisasi banjir dan penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Sedangkan beberapa OPD yang tidak memiliki kegiatan dari dua fokus kami ini masih sulit untuk menyetujui karena khawatir tidak dirasionalisasi kegiatannya. Makanya ini masih kami rancang kembali kegiatan apa saja yang akan menjadi prioritas tanpa mengurangi yang sudah menjadi kewajiban dalam anggaran yaitu untuk pendidikan 20 persen dan 10 persen untuk kesehatan,” jelasnya. Terpisah Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Asli Nuryadin mengatakan hal yang serupa dengan Sugeng.

“Karena utang kita juga belum tuntas sedikitnya masih ada Rp 100 miliaran, makanya kita akan fokus untuk menyelesaikan itu dulu dan kemungkinan besar juga tidak semua bisa dibayarkan sembari menunggu hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” urai mantan Kepala Dinas Pendidikan itu. Selebihnya Asli juga menyebutkan tak bisa berbuat banyak dalam mengusulkan sejumlah kegiatan dalam APBD-P.

“Kalau usulan dari setiap OPD pasti banyak, namun hanya sedikit saja yang bisa kami akomodir terutama untuk kegiatan yang berhubungan dengan banjir dan RTH,” tutupnya. (ms)