SAMARINDA - Komitmen pemerintah mendukung suksesnya program pembangunan rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kaltim bukan isapan jempol belaka. Pasalnya, berbagai upaya dilakukan guna meminimalkan backlog perumahan atau jumlah rumah yang belum/tidak layak huni tersebar di 10 daerah Se-Kaltim.

Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Kaltim, La Usman menyerahkan dokumen berisi backlog perumahan yang diterima Asisten I Setprov Kaltim, Meiliana dirangkai rapat teknis V penyusunan dokumen Rencana Pengembangan, Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kaltim di ruang rapat Wakil Gubernur Kaltim berlangsung awal Agustus lalu.

“Syukur alhamdulillah, komitmen Pemprov Kaltim sangat tinggi dalam mendukung program pembangunan sejuta rumah dicanangkan Presiden Joko Widodo. 

Karena itu, kami serahkan data backlog perumahan di Kaltim. Sebab, tahapan menuju tercapainya tujuan harus dimulai dengan menyusun dokumen RP3KP, baik Pemprov maupun 10 daerah di Kaltim,” jelas La Usman.

Ia menjelaskan, dalam proses penyusunan dokumen RP3KP, SNVT Kaltim dan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) memiliki tanggungjawab mengawal hingga proses penyusunan rampung. Setelah itu, dilanjutkan review dokumen RP3KP sebelum difinalisasi menjadi dokumen penting menunjang program pembangunan perumahan di seluruh Kaltim.

Sementara itu, Konsultan/TAPP RP3KP Kaltim, Elvyani NH Gaffar menambahkan bahwa dokumen diserahkan berisi panduan penyusunan RP3KP, termasuk data backlog perumahan Kaltim, data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepemilikan, data dan realisasi Kredit Pemilikan Rumah di perbankan di Kaltim. 

Data backlog merupakan salah satu tujuan yang harus dituntaskan, dengan mengurangi jumlahnya.

“Dengan data yang diterima Pemprov Kaltim, tentu akan menambah komitmen dan akurasi program pembangunan perumahan di Kaltim agar tercapai tepat sasaran,” kata Elvyani juga Anggota Pokja PKP Kaltim ini. (kk)