SAMARINDA – Di tengah kondisi anggaran yang terbatas, kegiatan pengendalian banjir menjadi agenda penting, sehingga masuk dalam sembilan agenda prioritas Pemkot Samarinda sejak 2016 lalu. Menjelang pengesahan APBD Perubahan (APBD-P) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda khususnya di bidang pengendalian sumber daya air mengajukan Rp5 miliar untuk menambah beberapa alat berat. Mulai dari dump truck, ekskavator, hingga pengadaan truck trailer untuk mengangkut alat berat yang selama ini selalu menyewa.

“Sebenarnya untuk menuntaskan banjir memerlukan anggaran yang sangat besar, namun kami memasang angka yang realistis saja yaitu Rp5 miliar,” ujar Kabid pengendalian sumber daya air Budi Tristiyono.

Ia juga berencana untuk mengadakan alat berat yang berfungsi layaknya water master, namun diajukan setelah APBD kota membaik. 

Namun idealnya, menurut perhitungan biaya pemeliharaan justru harus dianggarkan senilai Rp 100 miliar per tahun. Sehingga dengan anggaran yang saat ini belum pulih dari defisit, pihaknya hanya berupaya untuk memaksimalkan kinerja swakelola atau dikenal hantu banyu untuk mengeruk sedimen.

“Bahkan untuk mengeruk sedimentasi yang ada di setiap drainase kota ini harusnya ada 100 orang lebih yang dibutuhkan layaknya seperti petugas kebersihan. Namun saat ini hanya ada 75 orang yang akan kami maksimalkan kerjanya,” urainya.

Namun, untuk jaminan langsung mengatasi banjir memang tidak segampang membalik telapak tangan. Seperti halnya permasalahan banjir di Antasari, walaupun polder di Gang Indra sudah dikeruk, hanya mampu mengatasi sekitar 60 persen saja. 

“Sebenarnya bisa dikeruk hingga melampaui kedalaman awalnya, dengan catatan ada dukungan anggaran yang memadai. Kami optimis banjir antasari bisa teratasi,” demikian Budi. (ms)