SAMARINDA – Meskipun anggaran belum dikucurkan oleh Pemerintah. Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Samarinda, tetap menjalankan tugasnya untuk melakukan komunikasi dengan pihak terkait, seperti Komisi Pemilhan Umum (KPU) Samarinda dan Kaltim, serta kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini diungkapkan Ketua Panwaslu Samarinda, Abdul Muin kepada media ini, Kamis (7/9) kemarin.

“Karena kita sudah dilantik sebagai komisioner Panwaslu, meskipun belum ada anggaran, kita tetap jalan, dengan menggunakan dana pribadi, untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, sebab kita sudah diamanahkan dan ditugaskan oleh negara,”kata Muin.

Sejak dilantik pada 22 Agustus lalu, selain melakukan komunikasi ke KPU, Kepolisian dan Kejaksaan, pihaknya juga sudah merekrut tenaga sekretariat Panwaslu. Meski demikian, Panwaslu kota Samarinda belum bisa bekerja maksimal, sebab selain belum dikucurkannya dana oprasional, pihaknya juga belum mempunyai fasilitas kantor.

“Kita berharap kepada pemerintah supaya segera menyediakan fasilitas kantor untuk Panwas, sebab saat ini kita belum bisa bekerja maksimal, kalau belum ada kantor,”imbuhnya.

Sebagai Panwaslu yang baru, kata dia, pihaknya akan melakukan pengawasan secara optimal, demi mencegah adanya pelanggaran di Pilkada nanti. Menurutnya, pihaknya akan melakukan optimalisasi pengawasan dengan Panwascam, Pengawas pemilu lapangan (PPL) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

“Saya kira, ketiga mitra kami ini harus memaksimalkan melakukan pengawasan, demi mencegah pelanggaran yang terjadi nantinya.”katanya.

Selain itu, lanjut dia, untuk mencegah adanya pelanggaran pemilu, pihaknya akan gencar melakukan sosialisasi di kalangan mahasiswa dan lapisan masyarakat terkait aturan pilkada dan menyampaikan imbauan melalui pemasangan sepanduk/baliho.

“Salah satunya itu yang akan kita lakukan untuk mengantisipasi pelanggaran pemilu,” tandasnya. (sab)