SAMARINDA – Setelah beberapa kali mengalami penundaan, akhirnya Pemkot Samarinda bersama DPRD Samarinda menandatangani nota Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam paripurna ke delapan masa sidang II DPRD Samarinda di rumah jabatan (Rujab) wali kota Jalan S Parman, Jumat (8/9).

Namun dalam laporannya, banyak sumber pendapatan Samarinda yang mengalami penurunan seperti terjun bebas dari angka sebelumnya. Penurunan angka pendapatan ini hingga mencapai Rp 35,865 miliar. 

“Penurunan ini disebabkan adanya perkiraan penurunan target pendapatan asli daerah (PAD) Rp 17,433 miliar. Sehingga pendapatan kita mengalami penuruan dari target semula Rp 2,351 triliun menjadi Rp2,315 triliun,” ujar Wakil Walikota Nusyirwan Ismail dalam penyampainnya kemarin.

Bahkan sumber pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dipastikan juga akan berkurang Rp 19,439 miliar. Sedangkan untuk saat ini sumber pendapatan yang sah Rp 1,008 miliar. Untuk belanja tidak langsung di angka Rp 1,047 triliun, sedangkan belanja langsung Rp 1,446 triliun.

“Untuk belanja langsung, mengalami kenaikan setelah adanya usulan penambahan anggaran sebesar Rp 54,593 miliar, seluruhnya untuk menunjang peningkatan RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan pengendalian banjir,” urainya. 

Sehingga empat bulan kedepan dipastikan anggaran  benar-benar difokuskan untuk program prioritas.  

“Meskipun program MYC tidak terakomodasi, namun dipastikan ada kegiatan penanganan banjir tersebar yang tidak hanya fokus di satu titik saja. Diprioritaskan jalur sungai alam di Jalan Wahid Hasyim akan dirapikan sampai SKM (Sungai Karang Mumus) yang akan dibuatkan pintu air,” jelasnya. 

Namun, ia tetap berharap dari instansi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dapat mengoptimalkan PAD untuk berbagai sisi.

“Seperti alih fungsi rumah menjadi guest house atau menjadi tempat usaha. Itu kan potensi yang harus diteliti lagi,” tuturnya. (ms)