Senin, 11/09/2017
Senin, 11/09/2017
Senin, 11/09/2017
SAMARINDA - Walikota Samarinda Syaharie Jaang mengatakan Samarinda belum bisa membantu Pemprov Kaltim dalam hal pengalokasian dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk sekolah jenjang SMA/SMK. Seperti diketahui semenjak pemberlakuan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, per 1 Januari 2017 pengelolaan SMA/SMK beralih dari kabupaten/kota ke provinsi.
Sebelumnya diberitakan, Pemprov Kaltim melalui Dinas Pendidikan Kaltim tetap akan mengalokasikan dana Bosda, meski beberapa daerah tak lagi mengalokasikannya.
Di tengah kondisi keuangan Pemprov Kaltim yang kurang menggembirakan, Disdik Kaltim mengaku mempersilakan kabupaten/kota untuk memberikan bantuan melalui mekanisme Memorandum of Understanding (MOU) atau perjanjian kerjasama.
Sudah ada beberapa kabupaten seperti Mahakam Ulu dan Kutai Barat yang sudah bersedia memberikan bantuannya, dan segera menyusul ada Kabupaten Berau dan Paser.
“Kami belum bisa, ya artinya kan kami menyesuaikan dengan kondisi di Samarinda sendiri,” ujar Jaang ditemui Koran Kaltim Sabtu (9/9) lalu.
Ia menyatakan tidak menutup kemungkinan Samarinda akan juga memberikan bantuan untuk SMA/SMK ketika fiskal Kota Tepian sudah membaik. Saat ini lanjut Jaang Samarinda masih berfokus pada pembiayaan pendidikan di level SMP dan SD yang ada dibahwah wewenang pemerintah kota
“SMP dan SD di Samarinda kan cukup banyak ya, artinya kami maksimalkan dahulu yang ada,” paparnya. (rs)
Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.