SAMARINDA – Sering bergelut dengan prosedur sistem pelelangan, membuat daya serap anggaran daerah juga lamban. Padahal untuk mengukur pembangunan, indikatornya berasal dari serapan anggaran. Sehingga perlu ada pembenahan sistem pelelangan agar pengerjaan kegiatan berjalan tepat waktu.

Persoalan pembenahan sistem pelelangan pun diakui oleh Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Samarinda Anwar Juhri.

“Harusnya setelah ketok palu, anggaran itu bisa langsung digunakan, namun sampai saat ini ada langkah-langkah yang dipersiapakan sebelum pelelangan. Sesuai dengan prosedur atau mekanisme lelang saat ini,” ujar Anwar. Ia pun telah mengkomunikasikan hal ini dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk melakukan pembenahan sistem.

“Sebab ketika RKA (Rencana Kerja Anggaran) diinput, lalu ada data yang sama juga diinput di SIRUP (sistem informasi rencana umum). Nah dari situlah yang perlu dibenahi agar tidak sampai dua kali,” urainya.

Memasuki triwulan ke III serapan anggaran pemkot sudah mencapai Rp 1,019 triliun dari anggaran yang tersedia Rp 2,438 triliun pada APBD murni 2017. 

“Jika dipersentasikan sudah mencapai 41,81 persen. Sementara waktu tersedia sisa 4 bulan lagi tutup tahun anggaran 2017. Namun kami tetap optimis serapan anggaran tetap tembus sempurna hingga akhir tahun.  Karena banyak pekerjaan akan diselesaikan pada akhir-akhir tahun,” imbuhnya.

Untuk mencapai target hingga akhir tahun, Anwar pun menyarankan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (ODP) yang melaksanakan kegiatan fisik harus duduk bersama dalam membenahi sistem untuk menginput data pelelangan. Sementara itu Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda Sugeng Chairuddin mengaku segera mengevaluasi setiap kegiatan dari setiap OPD yang belum mencapai targetnya.

“Evaluasi ini dalam bentuk dukungan agar mereka tetap optimis mengejar target yang sudah mereka buat, sehingga target akhir tahun sudah bisa rampung semua,” tutup Sugeng. (ms)