SAMARINDA - Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur Mujarni Baraq menyatakan bahwa sekarang banyak kelurahan yang iri dengan desa, karena pemerintah pusat mengucurkan anggaran ratusan juta rupiah berupa dana desa.

“Dana desa ratusan juta rupiah per tahun tersebut, bahkan ada desa yang menerima sampai Rp1 miliar per tahun, merupakan implementasi dari Nawa Cita ketiga Presiden RI guna membangun Indonesia dari pinggiran dalam kesatuan negara,” ujar Mujarni.

Menurut ia, kecemburuan kelurahan terhadap desa itu paling tidak dapat dilihat dari banyaknya masyarakat di kelurahan yang ingin mengubah wilayahnya menjadi pemerintahan desa, seperti sejumlah kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah mengusulkan kepada pemerintah setempat.

Sebelumnya, ketika menjadi pembicara dalam pelatihan pratugas Pendamping Lokal Desa (PLD) di Kabupaten Kutai Barat pada Minggu (24/9) dan di Kutai Kartanegara pada Senin (25/9), Mujarni mengajak para PLD serius mengikuti pratugas dan terus meningkat kapasitas diri karena bisa jadi ke depan kelurahan juga mendapat kucuran anggaran semacam dana desa.

“Pemerintah sebenarnya ingin APBN juga dapat mengucurkan pembiayaan untuk kelurahan, namun karena anggaran yang terbatas, maka sementara ini hanya mampu diimplementasikan melalui dana desa. Ke depan bisa saja program ini diperluas, sehingga kelurahan juga akan mendapat perlakuan yang sama,” ucap Mujarni.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyatakan bahwa PLD yang sedang mengikuti pratugas sejak 23 September hingga 1 Oktober 2017 merupakan orang-orang pilihan yang mendapat kepercayaan dari tim seleksi.

Senada dengan Mujarni, Kabid Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim Musa Ibrahim juga menyatakan bahwa para PLD tersebut merupakan orang pilihan, karena masih ada ratusan calon lain yang telah mendaftar namun tidak lolos seleksi rekrutmen sebelumnya.

Dalam rekrutmen sebelumnya ada sekitar 1.500 orang yang mendaftar sebagai pendamping desa di Kaltim baik untuk posisi tenaga ahli tingkat kabupaten, pendamping tingkat kecamatan hingga posisi PLD, namun dari hasil seleksi oleh tim hanya diloloskan 295 untuk menempati di tiga posisi tersebut.

Menurutnya, secara nasional terdapat sekitar 74.000 desa, kemudian di Kaltim terdapat 841 desa yang tersebar di tujuh kabupaten.Dari jumlah itu, tidak semua orang yang telah daftar menjadi PLD diloloskan oleh tim seleksi, sehingga PLD yang ada sekarang harus mengabdi dengan tulus dan tanggungjawab. (ant)