SAMARINDA – Dampak tidak tercapainya pendapatan asli daerah (PAD) dari Rp427 miliar yang baru terealisasi Rp154 miliar, membuat beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) harus membenamkan niat untuk mengajukan tambahan anggaran dalam pembahasan APBD Perubahan. Hal ini berdasarkan laporan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda Hermanus Barus kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Padahal beberapa OPD justru sangat berharap dalam APBD perubahan mendapatkan tambahan anggaran untuk menunjang kegiatannya.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Samarinda, Asli Nuryadin.

“Contohnya di Disperkim (Dinas Perumahan dan Pemukiman) yang mengajukan untuk lanjutan pembangunan Museum Samarendah, lalu ada Bidang Sumber Daya Air dari Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang). Ada juga dari Kominfo yang kebetulan saya bersama Pak Dayat memang sangat getol menginginkan terwujudknya smart city. Tiga OPD itu yang paling besar, yang lainnya juga ada hanya mencapai ratusan juta saja,” kata Asli.

Namun sebagai pemegang dapur Pemkot Samarinda, ia pun tidak menutup mata dengan kondisi keuangan Pemkot Samarinda masih kurang mencapai target dalam pemenuhan PAD.

“Yang pasti kita merancang kegiatan disesuaikan dengan bugdet yang ada. Sehingga tidak semua keingian setiap OPD bisa terwujud, karena kita harus merasionalkan anggaran dan kegiatan,” urai Asli. 

Sementara itu Plt Sekkot Samarinda Hermanto mengatakan dalam pembahasan APBD perubahan akan lebih fokus untuk membayar utang.

“Kami utama kan yang urgen dulu. Sehingga yang didahulukan untuk pembayar utang yang sudah lelang. Kalau belum lelang bisa saja digeser anggarannya,” singkat Hermanto. 

“Yang sudah mengajukan anggaran besar dan sifatnya mendesak yaitu Disperkim yang masih akan mengajukan Rp 7,5 miliar, begitu pula Bidang Pengairan Dinas PUPR (Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang) yang masih akan mengajukan Rp 2 miliar untuk swakelola serta Dinas Kominfo untuk smart city,” imbuh Hermanto. 

Terpisah, Kadiskominfo Aji Syarif Hidayatullah mengaku akan mengajukan Rp1 miliar dalam pembahasan APBD Perubahan. “Ya tergantung TAPD saja yang menetapkan karena kami pun mengetahui anggaran pemkot memang sangat terbatas,” pungkas Dayat. (ms)