Kamis, 15/06/2017

2018 Masih Terikat Utang

Kamis, 15/06/2017

LEPAS TARGET: Target pendapatan asli daerah di Samarinda diprediksi tidak akan mencapai target yang telah ditetapkan. Akibatnya, pembiayaan kegiatan pembangunan pun menjadi terkendala.

Join Grup Telegram Koran Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/+SsC4jer3I5syZWU1 atau klik tombol dibawah ini.

Grup Telegram Koran Kaltim

kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.

2018 Masih Terikat Utang

Kamis, 15/06/2017

logo

LEPAS TARGET: Target pendapatan asli daerah di Samarinda diprediksi tidak akan mencapai target yang telah ditetapkan. Akibatnya, pembiayaan kegiatan pembangunan pun menjadi terkendala.

SAMARINDA – Memasuki pembahasan APBD 2016 sebelumnya, Pemkot Samarinda menyatakan akan segera melunasi utang, sehingga 2018 sudah “Zero Utang” dan dapat melakukan kegiatan baru. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim, jumlah utang Pemkot senilai Rp552 miliar, jumlah ini berasal dari utang dari tahun sebelumnya serta utang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Namun kewajiban Pemkot Samarinda juga tidak bisa lepas dari pengembalian dana lebih salur yang terjadi pada tahun lalu, sehingga memangkas anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp59 miliar.

“Sebenarnya kalau sudah ada anggaran dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang mencapai target, bisa saja utang kita lunas. Namun hasilnya justru minus, sehingga tahun ini masih berat untuk melunasi utang,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Sekkot Hermanto.

Untuk saat ini berdasarkan laporan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) total utang masih tersisa Rp234 miliar. Sementara PAD yang baru tercapai saat ini dari target Rp427 miliar, yang tercapai baru Rp154 miliar.

“Makanya dengan keadaan PAD yang minus saat ini, bisa saja ada kegiatan OPD yang tergeser untuk mendahulukan kegiatan OPD yang lebih krusial,” jelasnya.

Terpisah Kabag Pembangunan Anwar mengatakan usulan pelunasan utang akan diajukan dalam pembahasan APBD Perubahan.“Ini kan belum kita bahas APBD P, sebenarnya kalau tidak ada pemotongan DBH karena kelebihan dana salur Rp171 miliar, masih aman  saja PAD Samarinda,” kata Anwar.

Selebihnya ia merincikan skema pengembalian dana lebih salur setiap tahunnya 35 persen selama tiga tahun.

“Tahun ini DBH kita sudah terpotong 35 persen yaitu senilai Rp59 miliar sehingga tahun depan akan seperti itu. Hingga terakhir baru 30 persen,” imbuhnya.

Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Hermanus Barus pun mengakui banyak OPD yang lepas target dalam penyetoran PAD.

“Memang kondisi PAD kita tidak begitu menggembirakan. Kalau dari PAD yang bersumber dari pajak memang ada kenaikan hanya Rp4 miliar namun untuk retribusi justru tidak mencapai target. Contohnya dari Dishub menargetkan Rp11 miliar itu kalau berhasil dengan parkir berlangganannya, namun nyatanya yang baru tercapai tidak sampai Rp2 miliar. Kami pun tidak bisa berbuat apa-apa yang berhak mengevaluasi Walikota (Syaharie Jaang) atau Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah),” pungkas Hermanus. (ms) 


2018 Masih Terikat Utang

Kamis, 15/06/2017

LEPAS TARGET: Target pendapatan asli daerah di Samarinda diprediksi tidak akan mencapai target yang telah ditetapkan. Akibatnya, pembiayaan kegiatan pembangunan pun menjadi terkendala.

Berita Terkait


Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.