SAMARINDA – Postur Kota Samarinda hingga kini masih belum menggembirakan. Bahkan menurut hasil pendapatan sementara saat ini dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebesar Rp 1,6 triliun. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris kota (Sekkot) Samarinda Sugeng Chairuddin.

“Kondisinya memang demikian, namun belum tetap. Yang pasti memang ada penurunan, ini masih menunggu DAK (Dana Alokasi Khusus) juga dari pusat untuk angka pastinya,” ujar Sugeng.  Ia pun memastikan banyak dari usulan Organisasi Perangkat Daeraeh (OPD) yang tidak terakomodir selain bersentuhan dengan kegiatan banjir.

“Ya kalau mau diakomodir semua totalnya bisa mencapai Rp10 triliun, itu saat saya berada di Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah). Sedangkan anggaran kita tahun ini saja hanya Rp2,4 triliun. Paling besar hanya 10 persen saja yang bisa kami akomodir, sebab anggaran itu Rp1,1 triliun untuk belanja pegawai,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Toni Suhartono mengabarkan ada pengurangan DAK dari pusat.

“Kalau informasi sementara memang kedepannya DAK kita bakal dipotong lagi. Apalagi sekarang kan serba online, jadi kami tidak perlu lagi mengirim berkas berbundel tapi cukup mengirim data ke Kemenkeu (Kementrian Keuangan),” urainya. Ia pun menyebutkan untuk pembagian DAK memang lebih dikhususkan untuk kegiatan non fisik dari pada kegiatan fisik.

“Yang pasti kita masih menunggu dari pusat berapa totalnya DAK yang diberikan tahun depan, setelah itu baru bisa disahkan APBD 2018,” pungkas Toni. (ms)