Breaking News
Home >> Politik >> Sejak KPK Berdiri, Masa Kritis Ada di Era Jokowi

Sejak KPK Berdiri, Masa Kritis Ada di Era Jokowi

JAKARTA – Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla dinilai masih belum memprioritaskan agenda pemberantasan korupsi selama dua tahun menjabat. Hal tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Saldi Isra, dalam peluncuran buku Hukum yang Terabaikan di Sekretariat Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Selasa (18/10).
Menurut Saldi, selama dua tahun berkuasa, pemerintah seolah mengabaikan perhatian kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini dibuktikan dengan lambannya penanganan konflik antara KPK dengan kepolisian pada 2015 oleh pemerintah.
Hal tersebut, kata Saldi, menyebabkan KPK berada pada kondisi kritis sejak pertama kali berdiri pada 2002. Bahkan, hampir saja KPK mati jika tak didorong oleh masyarakat sipil.
“Sikap Presiden memprihatinkan terhadap KPK dalam dua tahun memerintah ini. Sejak KPK ada dari 2002 sampai sekarang, 2015 adalah tahun yang sangat kritis. Dan itu ada di pemerintahan Jokowi,” ujar Saldi.
Menurut Saldi, lambannya upaya penyelesaian konflik antara KPK-Polri tersebut bertentangan dengan janji Jokowi-JK dalam Nawacita. Dalam Nawacita poin keempat, kata Saldi, pemerintah telah sepakat ingin mereformasi penegakan hukum yang bebas korupsi.
“Saya beranggapan ini masih jauh dari apa yang dijanjikan dalam Nawacita. Jokowi berjanji mau melindungi, memperkuat, dan tidak boleh ada upaya melemahkan KPK. Kita lihat apa yang terjadi tahun 2015,” tutur Saldi.
Selain itu, Saldi menilai pemerintah juga belum berfokus pada penegakan hukum. Selama ini, pemerintah masih berfokus pada konsolidasi politik dan ekonomi.
Untuk itu, dia berharap agar ke depannya pemerintah memiliki kemauan politik untuk mendorong upaya penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi.
“Kita lihat karena fokus pemerintah masih kepada konsolidasi politik dan ekonomi saat ini. Kita berharap fokus pemerintah selanjutnya ke arah penegakan hukum. Political will pemerintah harus penuh dalam mendorong pemberantasan korupsi,” kata dia. (kcm)