Home >> PPU - Paser >> Sekolah Negeri di PPU Dipastikan Bebas Pungli

Sekolah Negeri di PPU Dipastikan Bebas Pungli

Marjani: Ditemukan Pungli, Sekolah Disanksi

PENAJAM – Seluruh sekolah negeri dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) harus bebas dari praktek pungutan liar apapun bentuknya. Demikian ditegaskan, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU, Marjani, kepada Koran Kaltim, Rabu siang (23/11) kemarin.
“Saya tegaskan bahwa tidak ada indikasi Pungli di seluruh sekolah negeri di Kabupaten ini, tetapi menurut kami bila ada pelajar membeli buku di sekolah atau Lembar Kerja Siswa (LKS) kami tegaskan bukan termasuk pungli,”tukas Marjani.
Dibeberkannya, sejauh ini tidak ada sekolah negeri di PPU yang terindikasi melakukan praktek pungli. Siswa membeli buku bukan pungli namanya, pungli itu tak ada pertanggungjawaban dan aturan dibuat sendiri bukan atas dasar keputusan bersama dalam rapat antara orangtua siswa dan penyelenggara sekolah.
“Contoh kecil yang dikatakan pungli tersebut seperti dalam penerimaan siswa baru, pihak sekolah memberikan jaminan calon siswa diterima di sekolah negeri, tapi dengan syarat harus ada uangnya, nah ini baru namanya pungli. Kalau membeli buku LKS, itu bukan pungli,”jelasnya.
Selain itu, lanjut Marjani, pihaknya memastikan bahwa pembelian baju seragam sekolah juga bukan merupakan pungli, oleh karena itu dirinya bisa menjamin untuk sekolah negeri di kabupaten PPU tidak ada pungli, termasuk saat pendaftaran. Sebab, kreteria pendaftarannya jelas dan terbuka.
“Jika ada pembayaran, maka itu tidak untuk sekolah negeri, melainkan sekolah swasta. Swasta semestinya juga tidak usah mengambil tarif pendaftaran, tapi karena saat ini Dikmen SMA/SMK tidak memperoleh dana dari Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), sehingga kami tidak bisa melarang,” katanya lagi.
Menurutnya, untuk sekolah swasta, mau menarik uang pendaftaran, tidak masalah. Sebab, mereka tak mendapatkan dana Bosda. Kalau dilarang, swasta pasti akan meminta anggaran ke pemerintah.
“Jika nanti ada indikasi pungli untuk sekolah negeri, kami akan memberikan pembinaan. Kalau terbukti, pasti akan kami berikan sanksi tegas,”ujarnya Marjani.
Marjani menambahkan dirinya berpikir normatif saja. Untuk sekolah negeri pungli tidak ada, termasuk penerimaan siswa baru karena nilai terbuka. Kalaupun ada, oknum yang melakukan tersebut masuk dalam kapasitas profesional.
“Contohnya, untuk masuk SMA tahun depan, dari sekarang guru SMP mengatur atau memalsukan nilai agar bisa diterima di SMA tertentu. Itu profesional sekali, namun kami belum menerima laporan mengenai nilai palsu, kalaupun ada jelas ada sanksi yang diberikan kepada pelakuknya, ”pungkasnya. (nav)