Breaking News
Home >> Akademika >> Sekolah Tanyakan Moratorium UN

Sekolah Tanyakan Moratorium UN

TANJUNG SELOR – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) baru-baru ini telah mewacanakan moratorium pelaksanaan Ujian Naisonal (UN). Terhitung tahun 2017, Kemendikbud tidak lagi melaksanakan UN yang biasanya serentak di seluruh Indonesia. Sejumlah satuan pendidikan di Kaltara mulai mempertanyakan model pelaksanaan UN di tahun depan.Hal tersebut diakui Sekretaris Dinas Pendidikan Kaltara, Eko Purjianto.
“Iya, satuan pendidikan atau sekolah sempat tanya ke kami perihal pelaksanaan UN 2017. Kami katakan, tidak usa resah. Tunggu petunjuk teknisnya saja,” kata Eko kemarin (28/11).
Apa yang disampaikan oleh Mendikbud tentang moraturium UN akan berlaku setelah ada dasar hukum semisal Instruksi Presiden (Inpres). Inpres itulah yang kemudian akan menjabarkan lebih detail menyangkut pelaksanaan UN. Artinya, Kemendikbud tidak lagi melaksanakan UN sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.
“Jadi yang laksanakan itu di daerah masing-masing. SMA sederajat dilaksanakan provinsi. SMP sederajat dan SD sederajat dilaksanakan Pemkot atau Pemkab,” ungkapnya. “Tapi itu masih wacana lho. Belum ada keputusan resmi,” tambahnya.
Dijelaskan Eko, moratorium UN dipengaruhi oleh keinginan pemerintah untuk membenahi sistem pendidikan nasional. Sehingga, evaluasi harusnya dikelola oleh masing-masing tingkat pendidikan yang ada di daerah. Inilah yang menurut dia menjadi persoalan di tingkat satuan pendidikan.
“Kalau sesuai jadwal, sekarang-sekarang ini sekolah sudah mulai sibuk dengan persiapan UN 2017. Dari jumlah peserta UN, sampai proses ujian sekolah,” urainya.
Lebih lanjut dikatakan Eko, sejauh ini pelaksanaan UN diorientasikan sebagai alat ukur melihat siswa dalam proses pendidikan. Karena standar evaluasi yang digunakan adalah standar nasional tanpa melihat kualitas pendidikan disetiap daerah maupun satuan pendidikan. Dengan dimoratorium UN, menurut Eko bisa jadi dilatarbelakangi oleh keinginan Kemendikbud dalam mengukur kualitas pendidikan sekolah.
“Kalau dulu kan yang diukur adalah siswanya. Sekarang kalau dimoratorium, menurut saya, pusat (Kemendikbud) ingin melihat standar pendidikan di sekolah,” tutur Eko.
Jika Inpres tentang moratorium benar diberlakukan, Eko mengatakan, mau tidak mau Dinas Pendidikan di setiap level pemerintahan harus menaati hal tersebut. “Termasuk di Kaltara. Kita harus laksanakan itu. Dari sisi penganggarannya, juknisnya, pelaksanaannya juga. Makanya yang jadi penekanan, kita siap saja. Asalkan juknisnya seperti apa harus ada dulu,” (rul)