Simpang 3 Kariangau Hingga Pasar Buton Kerap Macet


korankaltim
korankaltim
2016-10-12 05:00:07
Dishub Bakal Tempatkan Pemisah Jalan



BALIKPAPAN- Kemacetan yang kerap terjadi di simpang tiga arah Kariangau - Kilometer 5,5 Jalan Soekarno Hatta hingga pertigaan pasar Buton, mendorong Dinas Perhubungan kota untuk membuat rekayasa lalulintas.

Diharapkan rekayasa lalulintas ini dapat mengurai kemacetan di kilometer 5,5 jalan Soekarno-Hatta Balikpapan ini.

Kadishub Kota Sudirman Djayaleksana mengatakan dalam waktu dekat akan segera menempatkan pemisah jalan atau median dari block water.

Langkah sementara itu dilakukan karena pihaknya tidak dapat membangun di atas jalan tersebut karena status jalannya adalah jalan nasional. “Jadi kami mengambil langkah rekayasa sementara. Rencananya dari simpang Pasar Buton sampai kilometer 5,5 pertigaan Kariangau. Nanti kita buat semacam pembatas/ median jalan tidak permanen dengan block water untuk membagi arus. Konsep ini sudah kita buat dan tinggal direalisasikan,” ungkapnya, Selasa (11/10).

Konsep ini diakui meniru rekayasa lalulintas di perempatan Balikpapan Baru dengan pengaturan arus lalu lintas menaruh pembatas jalan agar arus kendaraan lebih rapi. “Kan seperti di Balikpapan baru itu kan sudah jauh lebih rapi walaupun antrean kendaraan kadang mengular. Tapi kan bisa diatur dengan lampu lalulintasnya,” ujarnya.

Seperti diketahui, pertigaan Pasar Buton hingga pertigaan Kariangau Km 5,5 kerap mengalami macet, terutama di hari libur. Akibatnya terjadi antrean panjang kendaraan hingga depan RSKD yang berjarak sekitar 1 kilometer dari pertigaan tersebut.

Sejauh ini, Pemkot Balikpapan sudah berkoordinasi dengan Pemprov untuk melakukan pelebaran persimpangan di sekitar pertigaan Kariangau. DED (detailed engineering design) pun sudah dibuat oleh Dinas PU Provinsi. Namun, lanjut Sudirman, pelebaran ruas itu terkendala oleh pembebasan lahan karena adanya sekolah di atas lahan tersebut ditambah pula dengan pembiayaan yang tidak sedikit.

“Ini masih kita hitung tapi biayanya mungkin sekitar Rp 300 jutaan. Itu juga yang sederhana. Harusnya pembiayaan itu kan dari APBN, nah di Kaltim ini ada satuan kerjanya. Karena prosesnya masih panjang maka sementara ini kita berupaya melakukan pembagian arus,” tukasnya. (din)

baca LAINNYA