SKPD Lalai Target pun Akhirnya Tak Tercapai


korankaltim
korankaltim
2016-10-12 05:00:12
Pengawasan Lemah Berimbas Menurunnya PAD Kota



SAMARINDA – Keuangan Pemkot Samarinda sepertinya kian terpuruk. Pasalnya setelah mendapatkan potongan hingga 50 persen dari pemerintah pusat, saat ini ternyata banyak instansi yang tidak mencapai target dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penjabat Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda Hermanto menyebut, kurangnya pengawasan dari ins­tansi terkait membuat pencapaian PAD banyak yang bocor. SKPD yang dimaksud adalah SKPD pemungut retribusi yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Bina Marga dan Pe­ngairan (DBMP), Dinas Pasar, Dinas Kesehatan (Dinkes), Pariwisata, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dan Dinas Perhubungan (Dishub).

“SKPD teknis lalai dalam mengatur pola kerja yang baik. Contohnya saja pengelola­an parkir tepi jalan di Kota Tepian. Dishub benar-benar mengawasi, setoran parkir itu bisa mencapai Rp12 miliar per tahun. Namun untuk tahun ini Dishub hanya menargetkan Rp4 miliar saja Harusnya memang ada perbaikan sistem yang lebih modern,” ujar Hermanto.

Terpisah Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Hermanus Barus menyebutkan SKPD yang lebih besar meleset yakni Badan Pelayanan Per­izinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP)

“Khususnya dalam persoalan IMB (Izin Mendirikan Bangunan), target mereka Rp22 miliar di APBD-P 2016, baru tercapai 41 persen atau Rp9 miliar. Diperkirakan sampai akhir tahun pencapaiannya hanya berkisar 70 persen saja dari target yang ditetapkan,” ungkap Hermanus.

Untuk target penyetoran pajak dari minuman beralkohol yang memasang target Rp1 miliar, realisasinya baru mencapai 70 persen dan diperkirakan akhir tahun hanya 75 persen saja.

Selain BPPTSP, ia juga menyebut target retribusi sampah dibawah naungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) jauh dari target sekitar 50 persen.

“Dari DKP targetnya sebesar Rp8 miliar, namun hingga kini baru tercapai Rp4 miliar. Setiap instansi sebenarnya punya kendala yang berbeda. Namun secara umum kendalanya dalam pengawasan masih lemah belum lagi tidak didukung dengan sistem yang memadai sehingga memun­culkan banyak celah. Misalnya mau bayar retribusi sampah digabungkan dengan pembayaran PDAM. Lantas bagaimana dengan warga yang tidak berlangganan PDAM. Sistem inilah yang akan kami sedang kami benahi,” ucap Hermanus. (ms315)

baca LAINNYA