Sumber Mata Air di Bawah Baku Mutu

0
30
DIDUGA TERCEMAR: Tim BLH Kaltim bersama polisi dan warga mengambil sampel mata air di Kampung Sungai Nangka, Muara Jawa.

BLH Ambil Sampel Mata Air di Kampung Sungai Nangka

TENGGARONG – Badan Ling-kungan Hidup (BLH) Kaltim mengambil sampel sumber mata air warga Kampung Sungai Nangka RT 6, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kutai Kartanegara yang diduga tercemar bahan kimia pemupukan kelapa sawit milik PT Perkebunan Kaltim Utama (PKU), Toba Group.
Pengambilan sampel sumber mata air oleh BLH Kaltim atas permohonan Polda Kaltim setelah warga Kampung Sungai Nangka mengatasnamakan Kelompok Tani Maju Bersama melaporkan dugaan kasus perampasan lahan dan pencemaran lingkungan ke Mabes Polri pada 25 Desember 2015 lalu.
Proses pengambilan sampel ini juga didampingi anggota Polda Kaltim, LSM Jatam Rudi, Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKDSA) Qohhar dan Pokja 30 Buyung Marajo.
Ada tiga titik lokasi pengambilan sampel , pertama di samping rumah Wandi alias Gondrong. Sumber mata air tersebut tidak layak komsumsi karena PH di bawah standar, yakni hanya 3,68. Sedangkan standar baku mutu 6-8.
Dua titik lainnya diambil di lokasi perkebunan Rukka dan Yusuf. Pengambilan kedua sampel ini dikarenakan semua perkebunan ribuan merica, durian, rambutan dan lainnya terendam dan mati akibat aliran sungai ditutup oleh PT Kutai Energi (KE) yang juga di bawah naungan Toba Grup.
“Setelah diuji ternyata PH air di kebun Pak Rukka ini juga di bawah standar baku mutu, yakni hanya 3,8. Itu semua tercemar,” ungkap M Nur Fajar, Sekretaris Kelompok Tani Maju Bersama.
Fajar mengatakan, kehidupan warga terganggu karena ke-beradaan PT PKU sejak 2006. Bahkan, perkebunan warga diklaim masuk HGU PT PKU sehingga perusahaan menanam pekarangan rumah warga dengan sawit tanpa ganti rugi.
Warga pun tertekan karena pengakuan perusahaan yang memiliki HGU. Legalitas peru-sahaan ini dipakai untuk menekan warga agar hengkang dari tanah yang ditempati warga sejak 1970 silam.
“Kami ditakuti agar tidak lagi membangun rumah baru, dilarang melakukan aktivitas perkebunan di atas HGU. Kalau tetap melakukan, akan dipidanakan,” ucapnya.
Bahkan sejak 2006 itu, warga sudah tidak bisa mengkonsumsi sumber mata air. Alasannya karena sumber mata air tersebut sudah tercemar oleh bahan kimia dari pemupukan sawit PT PKU. “Jika dikomsumsi, biasanya diare, muntah-muntah dan terkena penyakit kulit seperti gatal, rasa air sudah masam (asam, Red),” bebernya.
Untuk itu, kata dia, war-ga  menuntut dua hal kepada pemerintah. Pertama, lahan warga dikembalikan perusahaan agar bisa berkebun lagi dan lahan yang sudah terganggu dikembalikan seperti semula.
Tuntutan kedua, warga meminta agar perusahaan mengeluarkan lahan warga dari HGU PT PKU. Terlebih saat ini, HGU perusahaan sedang digugat.
Perwakilan Bidang Pengendalian Pencemaran Air dan Laut BLH Kaltim, Aris Pratama, mengatakan pengambilan sampel ini baru  akan diketahui hasilnya dua minggu setelah pengambilan sampel.
Dengan demikian, maka warga pun diminta untuk menununggu hasil uji lab, terutama terkait sumber mata air warga. “Hanya tempat pengambilan sampel ini kurang representatif, kalau kita melihat pergub soal pencemaran lingkungan maka kita mengarah ke sumber air, air sungai dan titik pantau yang ditetapkan perusa-haan sesuai izin, terkait ini (titik pengambilan sampel air) kurang representatif,” ucapnya.
Ia mengaku persoalan ini cenderung mengarah pada warga dan perusahaan. Sebab berdasar-kan informasi, warga menuntut lahan dikembalikan ke masyarakat. “Jadi saya cenderung lahirnya bukan ke pencemaran lingkungan, namun terkait lahan,” bebernya. (ami)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here