Breaking News
Home >> Balikpapan >> Tahun Depan Tak Ada Kegiatan Fisik

Tahun Depan Tak Ada Kegiatan Fisik

Anggaran Difokuskan untuk Bayar Utang

BALIKPAPAN- Desifit anggaran 2015-2016 diperkirakan akan berlanjut pada APBD 2017 mendatang hingga akan menjadi kendala bagi pembangunan gedung DPRD yang baru karena menelan dana yang cukup besar padahal kondisi keuangan saat ini lagi desifit.
“Kita lihat dulu situasi keuangan anggaran kita,” kata Walikota Rizal Effendi, kemarin.
Pada perencanaan, pembangunan gedung dewan akan mulai 2017 mendatang. “Ya seperti awalnya,” katanya.
Menyinggung kebijakan Pemerintah Pusat sejak dua tahun lalu, meminta kantor pemerintahan termasuk di daerah untuk melakukan moratorium pembangunan gedung, Rizal mengatakan dari Mendagri moratorium berlaku untuk semua gedung. “Tapi saya nggak tahu nanti gimana. Ya kita lihat saja nanti,” ucapnya.
Apakah pembangunan gedung baru melanggar moratorium, hal ini akan dikaji lagi apakah ada kriteria khusus. “Tapi yang terpentingkan kita lihat kondisi keuangannya,” tandasnya.
Hal sama dikatakan Kepala PU Kota Tara Alorante. “DED sudah selesai, lokasi eks Pol PP. Tinggal menunggu duitnya,” ujarnya.
Soal moratorium, Tara mengaku belum tahu, namun jika ada moratorium seperti itu maka pembangunan gedung DPRD kota akan tertunda lagi. “Termasuk kantor camat tengah, kelurahan itu tertunda kalau ada moratoium seperti itu. Ada moratorium, duitnya juga tidak ada. Terus apa yang mau dilakukan,”tandasnya.
Tara juga belum tahu persis apakah pada tahun 2017, APBD murni benar-benar tidak kegiatan fisik. 70 persen kontrak di PU yang terutang akan dibayarkan dengan jumlah utang lebih dari Rp200 miliar. “Karena itu belum tahu persis. Kalau kondisi keuangan seperti ini kita bayar utang,” ucapnya.
Situasi seperti ini belum dapat diprediksi. Menurutnya, pergerakan anggaran bersifat dinamis dan cepat. “Bisa saja tiba-tiba November ada uang lagi,” ujarnya.
Terpisah, Wakil Walikota Rahmad Mas’ud menambahkan pembangunan fisik murni 2017 diperkirakan tidak ada karena pemkot fokus pada pembayaran utang kepada kontraktor. “Pembangunan tidak di 2017. Pembangunan dialokasikan di 2016. Kita sistemnya bayar utang saja daripada berutang lagi. Tapi kita berdoa kan masih ada dana-dana DAK atau dana Kementerian untuk pembangunan,itu yang akan kita manfaatkan,” ujarnya
DBH yang kabarnya akan cair pada Oktober ini, baru merupakan komitmen pusat. Dia berharap komitmen betul-betul direalisasikan pusat. “Cuma itu bagi kita nggak bisa jadi pegangan. yang tertulis saja masih bisa meleset tapi lagi yang tidak tertulis,” tukasnya. (din)