Breaking News
Home >> Balikpapan >> Tak Terapkan UMK, Bisa Didenda Rp 400 Juta
ILUSTRASI
ILUSTRASI

Tak Terapkan UMK, Bisa Didenda Rp 400 Juta

Pekerja Harus Proaktif dan Berani Melaporkan

BALIKPAPAN – Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial (Disnakersos) Balikpapan mengingatkan kepada pengusaha agar menaati peraturan dengan menjalankan Upah Minimum Kota (UMK) 2017 yang baru ditetapkan sebesar Rp2.400.800. Perusahaan yang melanggar terancam sanksi berupa denda Rp400 juta.
Kadisnakersos Kota Tirta Dewi mengingatkan kepada perusahaan agar patuh dan menjalankan Upah Minimum Kota (UMK). Disnakersos bersama Dewan Pengupahan Balikpapan baru saja menetapkan UMK Balikpapan 2017 sebesar Rp 2.400.800 dari sebelumnya Rp2.225.000
Ia mengatakan tidak segan-segan memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan jika menemukan atau menerima laporan bagi perusahaan yang tidak mengikuti UMK. “Sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang pengupahan, setiap perusahaan yang tidak mengikuti UMK akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 400 juta. Jadi jangan coba-coba mempermainkan hukum,” tegas Tirta, Rabu (23/11)
Dia menegaskan semua perusahaan wajib hukumnya mengikuti UMK karena aturan telah mengatur secara jelas. Tirta mengimbau kepada tenaga kerja di Balikpapan untuk tidak sungkan atau takut melaporkan jika tempat bekerjanya tidak menerapkan ketentuan baru mengenai UMK 2017 ini. Untuk memastikan ini berjalan, pekerja menurutnya harus aktif dan berani melaporkan. “Ini diperlukan proaktif dari tenaga kerja untuk melapor ke kami jika ada perusahaan yang melanggar aturan yang berlaku. Tidak ada pengecualian, semua harus taat terhadap aturan yang berlaku,” tandasnya.
Mantan Kepala Dispenda ini juga menegaskan agar perusahaan dengan alasan apapun, dilarang memotong hak yang diterima pekerja. Seperti uang transportasi ataupun sejenisnya yang dibayarkan perusahaan itu, adalah dihitung di luar UMK. Dengan kata lain, perusahaan jangan mengakali pekerjanya sendiri . “Jangan akal-akalan, kan ada perusahaan membayar komponen upah karyawan dianggap sesuai dengan UMK. Padahal, setelah dihitung-hitung ternyata itu termasuk uang makan atau transportasi. Ketika tidak masuk kerja lalu dipotong gaji, itu namanya bukan membayar upah sesuai UMK, itu tidak benar namanya,”tukasnya. (din)