Home >> Politik >> Tamu DPRD Kaltara Wajib Lapor Keamanan
RUMAH RAKYAT: Kantor DPRD Kaltara yang terletak di Jalan Kolonel Soetadji ini tetap terbuka untuk warga. Demi ketertiban, sebelum bertemu dengan anggota dewan harus melalui pihak keamanan. (RIZQY/KORAN KALTIM)
RUMAH RAKYAT: Kantor DPRD Kaltara yang terletak di Jalan Kolonel Soetadji ini tetap terbuka untuk warga. Demi ketertiban, sebelum bertemu dengan anggota dewan harus melalui pihak keamanan. (RIZQY/KORAN KALTIM)

Tamu DPRD Kaltara Wajib Lapor Keamanan

TANJUNG SELOR – Polemik tentang ketatnya pengamanan di Kantor DPRD Kaltara beberapa hari terakhir membuat sejumlah anggota dewan angkat bicara. Ketua DPRD Kaltara, Marten Sablon menegaskan pintu kantor dewan harus dibuka lebar untuk semua rakyat yang ingin bertemu dengan wakilnya.
Politisi Demokrat ini membantah ada aturan yang membatasi masyarakat termasuk awak media bertemu dengan seluruh anggota DPRD, termasuk dirinya sebagai ketua. “Kami tidak membatasi apalagi melarang jika ada warga yang ingin bertemu. Bahkan saya selaku ketua siap ditemui kapan saja termasuk oleh wartawan,” tegasnya.
Beberapa waktu terahir, keluhan muncul yang menyayangkan ketatnya aturan pengamanan di gedung wakil rakyat itu. Pengamanan sekarang diperketat, jadi seluruh tamu yang datang harus melapor sebelum bertemu dengan anggota dewan. Menurut Marten pengetatan itu dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. “Kita memang harus punya standar keamanan, jadi tidak asal masuk dan bertemu dengan anggota dewan. Bukan berarti kami enggan bertemu, tapi bisa saja sedang ada rapat atau tamu, makanya dilaporkan dulu atau ada pemberitahuan didepan,” bebernya.
Berbeda dengan Ketua Badan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Kaltara, Rakhmat Majid Gani. Dia meminta sebutan rumah rakyat tak lagi merakyat harus diklarifikasi. Termasuk berita Koran Kaltara terkait pengusiran wartawan dari lantai dua, Senin lalu. “Intinya kantor DPRD Kaltara tetap rumah rakyat. Namun harus ada penertiban tamu yang masuk karena kondisi tata ruang di kantor yang masih berstatus pinjaman ini belum memadai,” tegasnya.
Posisi ruang kerja dewan masih bersifat gabungan baik komisi maupun fraksi. Termasuk beberapa dokumen yang tak sembarang bisa dibaca oleh publik juga digabung dalam satu ruangan. Jadi kata dia perlu ada penertiban tamu sebelum masuk diruang dewan. “Berkaitan dengan pintu masuk barisan ruang komisi memang tertutup, kami minta orang masuk diberi identitas karena ada hal-hal yang sifatnya tertutup seperti dokumen-dokumen baik milik pemda maupun anggota dewan,” jelasnya.
Menurut politisi PAN ini, rakyat sama sekali tidak dilarang datang ke kantor dewan yang merupakan rumah rakyat. “Kapan saja waktunya dipersilakan, hanya saja karena kapasitas ruangan khusus tamu yang belum tersedia sehingga diharusnya untuk melapor dulu untuk keamanan,” kata dia. (zz)