Dipublish: 23 Juli 2013, 21:38

Tarakan Mutasi Besar-besaran

Banyak PNS yang Pindah ke Pemprov Kaltara

TARAKAN – Untuk mengisi kekosongan jabatan di lingkup Pemkot Tarakan, Walikota Udin Hianggio kembali melakukan perombakan susunan jabatan eselon II-V. Namun, jabatan untuk Sekretaris Kota masih kosong, karena Drs. Badrun M.Si resmi menjadi Sekretaris Provinsi Kaltara. Untuk mengganti posisi Badrun, masih membutuhkan proses pengajuan ke gubernur.

Tarakan pun melakukan mutasi besar-besaran untuk tetap menjalankan roda pemerintahan. Untuk jabatan eselon II yang mengalami pergeseran ada 15 posisi, eselon III ada 31, posisi, eselon IV ada 43 posisi, eselon V ada 3 posisi. Pembebasan jabatan fungsional guru dan pengangkatan jabatan fungsional pengawas dan penilik sekolah ada 4 posisi, sehingga jumlah keseluruhan PNS yang dimutasi ada 96 orang.

Pejabat eselon II yang bergeser, di antaranya, Kepala Dinas Perhubungan Budi Prayitno bertukar posisi ke Asisten Pemerintahan, alasannya Drs Ibrahim mencalonkan diri sebagai balon Walikota Tarakan 2014 – 2019. Lalu, dr Khaerul yang sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan menempati posisi baru sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

Selanjutnya, Firmananur yang sebelumnya Kepala BKD menjadi staff ahli. Sebagai penggantinya Abdul Azis Hasan, sebelumnya Kepala DKPP, yang saat ini ditempati Hanip Matiksan dari Tata Pemerintahan. Pengganti Sofian Raga sebagai Kepala BAPPEDA Alek Sandra. Sofian Raga rencananya juga maju sebagai balon Walikota Tarakan. Kemudian, Hamid Amren menduduki jabatan Kepala Dinas Perhubungan.

Disinggung pergeseran posisi terkait dengan pemilihan walikota 10 September, Walikota Udin Hianggo membantahnya. Katanya, gerbong mutasi berjalan menutupi kekosongan jabatan. Sebab, pejabat yang bersangkutan pindah tugas ke Provinsi Kaltara. Mutasi dilakukan karena kekosongan. Untuk itu perlu ada mutasi demi kepentingan organisasi dan kebutuhan. “Saya tegaskan, di sini tidak ada keterkaitanya dengan Pilwali,” ucapnya.

Menurutnya ada beberapa posisi yang lowong sehingga perlu langkah strategis agar roda pemerintahan tetap berjalan. ”You lihat sendiri, ada berapa orang yang pindah tugas, Sekkot sudah tidak ada, Asisten I, Asisten II, BAPPEDA juga tidak ada,” tuturnya. Sehingga pihaknya melakukan mutasi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Khusus untuk Sekkot, lanjut Udin, masih akan mengajukan tiga nama ke gubernur untuk diproses. Namun orang nomor satu di Tarakan ini masih merahasiakan namanya. Menurutnya, itu harus melalui rapat Paberjakat maupun BKD. “Sekkot harus berasal dari jajaran Asisten karena tidak bisa dari wartawan. Kalau bisa, saya akan tunjuk wartawan,” ujar Udin. (yan313)

Bagikan Berita Ini

  • Facebook
  • Twitter
  • Blogger