Dipublish: 22 Februari 2013, 01:14

Tiga Hal Diprioritaskan untuk Bangun Kaltara

SAMARINDA - Universitas Mulawarman (Unmul) pada Kamis (21/2) kemarin, menggelar seminar tingkat regional, mengangkat tema “Kaltara, Wajah Baru Tanah Borneo” menghadirkan Sekprov Kaltim Dr.Ir Irianto Lamrie sebagai Keynote Speaker dan dua nara sumber, yakni Ketua Tim Masyarakat Kaltara Bersatu  (MKB) dr H Yusuf SK dan Wakil Dekan I Fisipol Unmul Prof Dr Hj Aji Ratna Kusuma M.Si. Diskusi yang dipandu dua moderator secara bergantian Mohammad Taufik dan Lutfi wahyudi berlangsung di Gedung Auditorium Unmul.

Irianto menjelaskan, bahwa Provinsi Kaltara yang merupakan provinsi ke-34 di Indonesia, jika ingin cepat dirasakan pembangunannya, Gubernur yang memimpin nanti, harus memprioroitaskan tiga hal. Ketiga hal itu, yakni peningkatan sumber daya manusia (SDM), membangun sektor pertanian dan infrastruktur.

Diakui Irianto, Kaltara sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, memang lambat pembangunannya, karena sesuai ketentuan perundang-undangan, urusan perbatasan menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat yang membiayai pembangunannya.

Kucuran dana dari provinsi (Kaltim) memang tidak bisa besar, kecuali memberikan bantuan hibah untuk membangun jalan, perluasan dan memperpanjang landasan bandara di Long Apari sebesar Rp130 miliar, Bandara Long Bawan sebesar Rp120 miliar dan Bandara Datah Dawai dialokasikan sebesar Rp150 miliar.

Terkait usulan Gubernur Awang Faroek yang mengajukan Sekprov Irianto Lambrie sebagai Pj Gubernur Kaltara, Irianto belum mau berkomentar banyak. Pasalnya, apa yang disampaikan gubernur itu sifatnya baru usulan, dan yang berwenang memutuskan adalah Mendagri. Dari sisi persyaratan, dirinya memang memenuhi ketentuan, bahwa Pj diangkat dari PNS dan berada di esellon I.

“Itukan baru usulan, biar Mendagri yang memutuskan. Kalau saya ditanya apakah siap jadi Pj, saya katakan tak etis untuk menjawab hal itu,” katanya.

Sedangkan Ketua MKB Yusuf SK memberikan penjelasan soal sejarah berdirinya Provinsi Kaltara, mulai dicetuskannya melalui rapat mahasiswa yang tergabung di Forum Keluarga Pelajar Mahasiswa Kaltim (FKPMKT) se-Sulawesi dan se-Jawa, kumpul di Malang, untuk membentuk Provinsi Kaltara tahun 2000.

Seharusnya Provinsi Kaltara sudah bisa terbentuk pada tahun 2004 lalu. Tapi karena Kabupaten Berau yang tiba-tiba mengundurkan diri dari Kaltara. Perjuangan kemudian diambil alih oleh Gubernur Suwarna, diketuai oleh asisten I Setprov Kaltim, namun juga tidak berjalan baik. “Hingga akhirnya muncul aturan baru PP 78 yang mengatur secara ketat pembentukan sebuah daerah otonomi baru (DOB). Kemudian diganjal lagi dengan kebijakan moratorium,” katanya.

Sejak moratorium muncul, Kaltara sempat terhenti tujuh tahun, kemudian bertemulah beberapa tokoh ‘tua’, yakni Yusuf SK, Philipus Gaing, Soehartono Soetjipto, Arsyad Thalip dan Abdul Djalil Fattah untuk mendorong Kaltara. Dan akhirnya secara perlahan dinding moratoriun yang begitu tebal bisa didobrak, sehingga banyak kabupaten dan kota di provinsi lain, ikut mendopleng di belakang Kaltara.

Akhirnya pada 25 Oktober 2012 lalu, provinsi ke-34 Kaltara disahkan DPR RI melalui Rapat Paripurna IX, yang kemudian diundangkan dengan nomor 20 tahun 2012 serta dimasukkan dalam lembaran negara nomor 227 tanggal 16 Nopember 2012. (sua)

Bagikan Berita Ini

  • Facebook
  • Twitter
  • Blogger