Breaking News
Home >> DPRD KALTIM >> Tujuh Raperda Terancam Dihapus
HM Syahrun
HM Syahrun

Tujuh Raperda Terancam Dihapus

SAMARINDA- Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus peraturan daerah (perda) yang dinilai menghambat pembangunan berimbas ke Kaltim. Tujuh raperda yang telah masuk dalam daftar program pembentukan raperda terancam dihapus. Hal ini diungkap Ketua DPRD Kaltim, HM Syahrun dalam rapat paripurna, Rabu (5/10).
Dalam surat yang dikeluarkan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapperda) DPRD Kaltim dengan Nomor 12/BAPPERDA-DPRD/IX/2016, dijelaskan HM Syahrun, bahwa sesuai dengan surat Gubernur Kaltim Nomor Nomor 180/4694-Hk/2016, maka perlu dilakukan perubahan terhadap daftar program pembentukan perda. “Perubahan tersebut yakni mengeluarkan beberapa raperda dari daftar program pembentukan raperda 2016,” ujarnya.
Dari ketujuh raperda yang terancam dihapus, lima di antaranya, yakni Raperda tentang Pembentukan Perusda Pertambangan, Raperda Urusan Pemerintah Daerah, Raperda Perubahan tentang Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) dan Raperda Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia).
“Sedangkan dua raperda yang bakal dihapus ini merupakan raperda inisiatif DPRD Kaltim, yakni Raperda tentang Penyertaan Modal ke Perusda MBS berupa aset tanah di Lamin Indah, serta Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Distabilitas,” terang Alung , sappan akrabnya.
Penghapusan sejumlah raperda dari daftar membuat sejumlah anggota dewan bertanya-tanya, salah satunya Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Zain Taufik Nurrahman. Ia mempertanyakan alasan dari penghapusan. “Khususnya Raperda inisitif dewan tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Distabilitas. Kami belum menerima penjelasan pasti mengapa perlu dihapus, sehingga kami perlu mengetahui mengapa hingga harus dihapus,” ucapnya.
Menanggapai hal tersebut, Alung mengaku raperda yang terancam akan dihapus, akan dilakukan pembahasan lebih lanjut. “Akan kita koordinasikan kembali dengan Biro Hukum Pemprov Kaltim dan SKPD terkait untuk kelanjutannya, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan lanjutan nantinya,” terang dia. Sementara itu, raperda yang belum disahkan, Alung meminta kepada anggota dewan segera melakukan percepatan pembahasan. (adv/akb/gg)