Home >> Samarinda >> Turap SKM Diguyur Dana Rp28 Miliar
SUDAH SEPAKAT: Penandatanganan pengesahan Raperda yang dilakukan legislatif dan eksekutif di rumah jabatan walikota kemarin.
SUDAH SEPAKAT: Penandatanganan pengesahan Raperda yang dilakukan legislatif dan eksekutif di rumah jabatan walikota kemarin.

Turap SKM Diguyur Dana Rp28 Miliar

DPRD Segera Sahkan PeraturanDaerah Perlindungan Perumahan Kumuh

SAMARINDA – Angin segar diembuskan Pemerintah Pusat kepada Pemkot Samarinda. Ditengah defisitnya anggaran yang melanda saat ini, tahun 2017 mendatang ada dukungan anggaran yang diberikan pusat senilai Rp28 miliar namun uang sebesar itu khusus untuk penurapan Sungai Karang Mumus (SKM).
Hal ini diungkapkan Penjabat Sekkot Hermanto. “Untuk penurapan kami mendapatkan suntikan dana dari pemerintah pusat namun pengerjaannya diawal tahun 2017,” jelas Hermanto usai rapat paripurna Senin (21/11) kemarin di Rumah Jabatan Walikota Jalan Letjen S Parman.
Rencana ini pun bertepatan dengan Rancangan Peratuan Daerah (Raperda) menjadi Perda soal perlindungan perumahan dan pemukiman kumuh yang baru saja disetujui dan disahkan oleh Badan Legislatif (Baleg) DPRD Samarinda.
Dalam perda ini juga ditetapkan perumahan yang saat ini posisinya menghadap kesungai, diberikan dua alternatif penyelesaian. “Dalam peraturan yang baru ini, rumah yang berada di kawasan kumuh bisa saja tidak direlokasi, namun syaratnya harus ditata kembali agar tidak menghadap kesungai. Namun kalau mau direlokasi pun bisa saja,” paparnya.
Meski perda ini sudah disahkan, sampai saat ini belum jelas nasib puluhan warga yang telah dibongkar rumahnya. “Mereka (warga SKM) tetap tidak kami berikan ganti rugi karena itu jalur hijau. Jadi silahkan mencari tempat tinggal yang lain, karena sudah cukup hingga dua puluh tahun lebih mereka berkumim disitu,” tegas Hermanto.
Sementara ketua Baleg DPRD Samarinda Jasno menegaskan perda perlindungan perumahan dan pemukiman kumuh dianggap perlu segera disahkan oleh pihaknya agar tahun depan pemkot bisa bekerja kembali untuk mengurangi kawasan kumuh yang ada diperkotaan.
“Karena tahun depan sudah mulai bekerja, maka Raperda ini segera kani sahkan menjadi Perda, agar pihak pemkot bisa langsuung bekerja. Selain itu didalam perda ini juga sudah jelas diatur yang termasuk kawasan kumuh itu tidak hanya dibantaran sungai saja tapi juga di kawasan perbukitan dan pegunungan,” imbuh Jasno. (ms315)