Published On: Jum, Nov 1st, 2013

UMP Kaltim 2014 Rp1,8 Juta

Serikat Buruh di Kaltim Tidak Terima dan Ancam Lakukan Mogok Kerja

SAMARINDA – Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp1.886.315 oleh Pemprov Kaltim.

“Inilah keputusan yang terbaik, saya ambil keputusan ini sifatnya ‘win win solution’, saya juga memperhatikan kebutuhan hidup layak,” kata Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak di Samarinda, Jumat.

Hal tersebut merupakan hasil pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), pekerja dan Dewan Pengupahan, katanya.

“Ini sudah keputusan final dan tidak dapat ganggu gugat lagi karena merupakan hasil kesepakatan,” kata Awang.

UMP tersebut juga merupakan hasil dari data Badan Pusat Statistik (BPS) serta nila inflasi yang terjadi di Kaltim dan yang telah diputuskan merupakan hasil kesimpulan, katanya.

“Selain itu tiap kabupaten dan kota memiliki kewenangannya sendiri dalam menentukan Upah Minimum Kota (UMK) untuk pekerja yang ada di wilayahnya,” kata Awang.

Namun dengan naiknya UMP Kaltim tersebut bukan hanya tanggungjawab Apindo saja karena besarnya kebutuhan juga mempengaruhi ada peran serta dari pemerintah.

Gubernur mengatakan pemerintah juga akan meringankan beban masyarakat dengan bekerjanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada 2014.

Besaran UMP Kaltim 2014 dibahas bersama Dewan Pengupahan yang terdiri pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja yang menuntut adanya kenaikan hingga 2,6 juta.

Para pekerja yang tergabung dalam berbagai macam serikat kerja menginginkan UMP tahun 2014 adalah Rp2.600.000 atau naik 50 persen dari UMP tahun 2013 yakni Rp1.752.073.  Ketua Umum DPW SBMI Kaltim Pithiri Lari mengungkapkan bahwa Gubernur tidak memperhatikan aspirasi kebutuhan dari karyawan.

“Jadi UMP yang ada sudah sangat minim, kini diminimkan lagi. Angka Rp 1,88 juta adalah untuk buruh yang masih status menumpang dengan orangtuanya. Sepantasnya Gubernur harus lebih memperhatikan kebutuhan real manusia,” keluhnya.

Ia mengatakan, SK UMP yang baru saja ditetapkan tidak pro rakyat. Karena itu ia dan kawan-kawan buruhnya yang lain dari aliansi buruh yang merencanakan mogok nasional akan mengumpulkan kekuatan dan massa agar SK yang ada itu dibatalkan. Mereka tidak menerima SK yang sudah ditetapkan tersebut. Mereka berencana akan melakukan aksinya di depan kantor Gubernur pada Jumat pekan depan.

“Kami juga akan mendengar instruksi dari Jakarta tentang mogok nasional itu. Karena kita bagian dari mereka, ini tuntutan bersama. Kalau di Jakarta mogok, maka kami juga mogok,

Ia juga berharap serikat buruh yang menuntut UMP Rp 2,8 juta tidak diam saja ketika SK Gubernur tentang UMP Kaltim 2014 diputuskan sebesar Rp1,88 juta. Hal ini juga yang perlu disikapi oleh serikat buruh jangan sampai dengan angka tersebut buruh menerima begitu saja. (ncy913/ant)

Bagikan Berita Ini

  • Facebook
  • Twitter
  • Blogger

About the Author

Email
Print
WP Socializer Aakash Web