Breaking News
Home >> Headline >> UU ASN Direvisi, Harapan Pegawai Honor

UU ASN Direvisi, Harapan Pegawai Honor

JAKARTA – Polemik pegawai honor dan pegawai tidak tetap yang telah berlangsung bertahun-tahun kini mendapat secercah harapan melalui perubahan terbatas terhadap UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Bagaimana peluangnya?
Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR pada Rabu (23/11) agendakan penjelasan dan tanggapan pengusul perubahan UU 5/2014 tetang ASN berlangsung meriah. Pasalnya, puluhan orang dari tenaga honor dan pegawai tidak tetap memenuhi tempat duduk di balkon, Baleg DPR RI.
Sejumlah rencana perubahan terbatas yang terkait langsung dengan pengangkatan pegawai honorer atau pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS dan tenaga kontrak memang secara tegas dirumuskan dalam rencana perubahan UU ASN ini agar diangkat menjadi PNS.
Seperti dalam rumusan Pasal 13A ayat (2), pengusul perubahan UU ASN yakni politisi PDI Perjuangan Rike Diah Pitaloka mengatakan dalam rumusan tersebut disebutkan “Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada verifikasi dan validasi kelengkapan syarat administrasi”.
Rike menyebutkan ketentuan tersebut harus diperjelas serta dilengkapi pengaturan di antaranya agar pegawai honorer atau pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS dan tenaga kotrak pada saat UU diundangkan telah secara terus menerus bekerja pada instansi pemerintah diangkat menjadi PNS secara langsung.
“Pengangkatan PNS dilakukan dengan prioritas yang memiliki masa kerja paling lama atau yang bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik seperti pada pendidikan, kesehatan, penelitian, penyuluh pertanian pada bidang yang sama secara terus menerus tanpa ada batasan usia,” ucap Rieke.
Pengaturan lainnya, Rieke juga menyebutkan perlu diatur lebih rinci dalam pengangkatan PNS dilakukan dengan pertimbangkan masa kerja, gaji dan tunjangan yang selama ini diperoleh dengan ketentuan, kualitas hidup dan kesejahteraan pegawai tidak boleh berkurang dan lebih buruk dibanding sebelumnya.
“Pengangkatan PNS dilakukan bertahap dan harus selesai paling lambat tiga tahun sejak revisi UU ASN disahkan,” cetus Rieke disambut tepuk tangan kalangan pegawai honor dari atas balkon ruang sidang. Rieke juga menggarisbawahi, peraturan pelaksana UU ditarget selesai paling lama 6 bulan sejak UU ini diundangkan.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Subagyo katakan perubahan UU ASN ini dasar hukum sekaligus bentuk kehadiran pemerintah beri kepastian hukum ke pegawai honor. “UU ASN ini untuk menjawabpersoalan yang ada seperti alasan PP belum turun dan sebagainya. Saya usul revisi UU ASN harus disahkan jadi inisiatif DPR pada masa sidang ini,” cetus Firman. (inc)