Breaking News
Home >> Samarinda >> Wacana Moratorium UN Masih Abu-Abu
BARU DIBAHAS: Pelaksanaan ujian nasional yang sudah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir diwacanakan dihapus sementara namun masih dikaji lebih dalam oleh pemerintah pusat.
BARU DIBAHAS: Pelaksanaan ujian nasional yang sudah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir diwacanakan dihapus sementara namun masih dikaji lebih dalam oleh pemerintah pusat.

Wacana Moratorium UN Masih Abu-Abu

Pendaftaran Sudah Online, Kalau Dihapus Kembali ke Manual

SAMARINDA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Efendy mencanangkan moratorium atau pengahapusan sementara Ujian Nasional (UN) pada 2017 mendatang. Menurut Muhadjir, untuk sementara waktu UN akan diganti dengan ujian biasa. Nantinya, pelaksanaan UN akan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Alasan moratorium UN adalah karena pada saat ini UN berfungsi untuk pemetaan dan tidak menentukan kelulusan peserta didik. Muhadjir ingin mengembalikan evaluasi pembelajaran siswa menjadi hak dan wewenang guru, baik secara pribadi maupun kolektif. “Negara cukup mengawasi dan membuat regulasi supaya standar nasional benar-benar diterapkan di masing-masing sekolah,” kata Muhadjir.
Rencana moratorium tersebut juga menyesuaikan dengan peralihan kewenangan pengelolaan sekolah menjadi milik pemerintah daerah. “Jadi nanti untuk evaluasi nasional itu SMA/SMK diserahkan ke provinsi masing-masing, untuk SD dan SMP diserahkan ke kabupaten atau kota,” ucap Muhadjir.
Namun hal ini belum mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo yang masih akan mengkaji lebih jauh. Terkait hal ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Asli Nuryadin mengatakan pihaknya belum bisa memastikan mengikuti keputusan Mendikbud atas wacana tersebut. “Selain belum selesai dibahas oleh Pemerintah Pusat, kami pun belum mengetahui bagaimana juknis (petunjuk teknis) untuk menggantikan UN itu seperti apa. Jadi masih abu-abu (belum jelas) soal ini,” kata Asli.
Dipaparkan Asli, Untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, salah satu pertimbangan dari dalam penerimaan siswa baru masih berdasarkan nilai UN. Meskipun, tidak semua sekolah yang menggunakan pendaftaran secara online. “Ya kalau UN dihapuskan, pendaftaran akan kembali secara manual lagi. Padahal beberapa sekolah sudah menerapkan pendaftaran secara online,” jelasnya.
Ia pun berharap peraturan penghapusan UN ini bisa diserahkan kepada masing-masing pemerintah kota dan kabupaten. “Ya memang harapannya akan seperti itu, namun kami serahkan kembali kepada pemerintah pusat apakah diterapkan secara nasional atau tergantung kebijakan masing-masing pemerintah daerah,” pungkasnya. (ms315)