Wajar kalau Muncul Kekhawatiran


korankaltim
korankaltim
2016-10-14 21:02:42
Terkait Maraknya Guest House, Pemerintah Harus Gerak Cepat



SAMARINDA – Sorotan terhadap maraknya keberadaan tempat menginap sementara atau guest house di Samarinda kembali disampaikan, kali ini pengamat hukum dari Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah yang berbicara setelah sebelumnya Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kaltim Sabran yang memberikan komentar.

Herdiansyah menegaskan Pemkot Samarinda harus cepat tanggap terhadap keberadaan guest house yang semakin menjamur di Kota Tepian saat ini. “Wajar kalau muncul kekhawatiran akan penyalahgunaan guest house terutama dari masyarakat karena mereka yang bersentuhan langsung dengan lingkungan dimana guest house itu berada. Karena itu pemerintah harus merespon cepat apalagi kalau ada laporan masyarakat terkait kondisi ini. Kalau nantinya ada laporan masyarakat mengenai penyalahgunaan oleh oknum tertentu di guest house dan ada laporan, harus cepar direspons, ditindaklanjuti secara serius,” papar Herdiansyah.

Herdiansyah khawatir kalau nantinya terbukti keberadaan guest house mengganggu masyarakat, tindakan main hakim sendiri yang dilakukan karena lambannya pemerintah me­respon. “Ini penting agar publik percaya dengan ketegasan dari pemerintah,” imbuhnya.

Tak hanya bisa disalah gunakan menjadi tempat mesum atau tempat mengkonsumsi narkoba saja di guest house yang bisa dilakukan oknum tertentu, berjudi pun jadi salah satu perbuatan terlarang yang bisa dilakukan.

“Yang kita harapkan tentu juga pemilik guest house harus mengawasi ketat siapa saja yang datang untuk menginap, karena kalau tidak ada pengawasan rawan terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan perilaku di tempat tersebut,” jelas Herdiansyah lagi.

Kalau ada anggapan miring mengenai keberadaan guest house yang dipakai untuk hal-hal negatif menurutnya harus ada pembuktian secara hukum. “Kalau memang masyarakat mengetahui, silahkan dilaporkan. Ada Satpol PP Samarinda bisa saja merazia tempat penginapan yang tidak sesuai fungsinya,” kata Herdiansyah.

Menurut Herdiansyah, Samarinda sebenarnya punya peraturan daerah mengenai retribusi izin usaha terkait dengan persaingan mendapatkan konsumen antara hotel dan guest house.

“Coba cek Perda Nomor 2 tahun 2009 tentang surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan daftar perusahan dalam kota Samarinda. Ada juga Perda nomor 7 tahun 2009 tentang penyelenggara usaha kepariwisataan. Itu bisa menjadi landasan dasar razia yang dilakukan Pemkot Samarinda karena bisa jadi guest house tak memiliki izin yang sesuai dengan apa yang mereka ajukan sejak awal,” terangnya.

“Tarif hotel memang relatif cukup tinggi saat sekarang. Wajar jika konsumennya juga berasal dari kelas elite sementara kebutuhan hunian temporer kian meningkat. Guest house menjadi alternatif bagi kelas menengah ke bawah. jadi kalau mengenai persaingan usaha utamanya perang tarif adalah hal yang lumrah,” sebutnya.

Diberitakan harian ini, guest house semakin banyak terlihat di Samarinda. Ironisnya, ada izin yang awalnya hanya kos-kosan namun akhirnya berubah menjadi guest house atau home stay sementara instansi yang berwenang tak mengetahui hal tersebut. Temuan mengenai maraknya guest house yang izinnya tak sesuai sejak awal merupakan hasil sidak dari DPRD Samarinda pekan lalu. (man)

loading...

baca LAINNYA