Breaking News
Home >> Balikpapan >> Wakil Walikota Usulkan Amnesti PBB

Wakil Walikota Usulkan Amnesti PBB

Dalam Rangka Mendongkrak Kas Daerah

BALIKPAPAN – Kondisi Keuangan APBD kota Balikpapan yang masih mengalami defisit, membuat pemerintah kota terus berupaya mencari kreatifitas anggaran. Diantaranya usulan menerapakan Amnesti Pajak Bumi Bangunan (PBB).
kesuksesan Pemerintah pusat menerapkan kebijakan Tax Amnesty, diakui Wakil Walikota Rahmad Mas’ud melontarkan ide ini agar menjadi salah satu altenarif untuk pemasukan kas daerah yang kini tergerus akibat menurunnya pemasukan daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH).
Rahmad Mas’ud mengatakan pemikiran ini sengaja dibuka untuk mendapatkan respon publik dan wacana ini akan disampaikan kepada Walikota Rizal Effendi. ”Tadi saya sempat sampaikan ke Pak Walikota, ada juga kawan Bontang dan respon cukup bagus dengan pemikiran Amnesti PBB ini,” katanya ditemui usai mengikuti pelantikan pengurus DPD Golkar Kaltim, Minggu (9/10).
Rahmad mengakui usulan ini memerlukan kajian dan pembahasan terutama dari sisi hukumnya. Dia mengatakan, pemasukan dari PBB sangat besar potensi mengingat masih ada rumah tangga yang belum membayarkan PBB. “ Kan di sini banyak rumah yang belum terdaftar.Kita berikan kemudahan dan fasilitas. Jumlah sekitar 40 persen,”sebutnya.
Dia menyebutkan untuk mendorong masyarakat membayar pajak bumi bangunan dengan sadar dan patuh serta tepat waktu, perlu dilakukan terobosan baru seperti Amnest PBB.
Polanya jika ini benar-benar disetujui dan dijalankan akan ada diskon besar bagi wajib pajak yang membayar PBB hingga sekaligus. “Kita akan kasih diskon. Potongannya misalnya kalau bayar langsung lima tahun kita gratiskan dua tahun. Kalau seperti ini pemasukan luar biasa. Kalau tiga tahun kita gratiskan setahun,” katanya.
Dia yakin kebijakan ini tidak akan merugikan pemerintah kota karena dari hasil pendataan penduduk dan bangunan, jumlah PBB setiap tahunnya bertambah. Jika ini dilakukan akan memberikan ruang gerak bagi anggaran APBD 2017 mendatang.
Ditanya mengenai kebijakan pemutihan IMB dan PBB yang pernah digulirkan pemkot, Rahmad mengaku belum mengetahui lebih lanjut kebijakan itu. “Saya belum tahu. Tapi ini kita akan bicarakan kenapa ini disampaikan supaya bisa dikawal bersama-sama termasuk oleh media,” tukasnya. (din)