Breaking News
Home >> Balikpapan >> Walikota Instruksikan SKPD Petakan Wajib Pajak
PAPARAN : Kepala SKPD, badan, camat lurah saat mengikuti paparan dari DJP Kaltimra soal Menggali potensi Daerah di aula Pemkot Balikpapan kemarin.
PAPARAN : Kepala SKPD, badan, camat lurah saat mengikuti paparan dari DJP Kaltimra soal Menggali potensi Daerah di aula Pemkot Balikpapan kemarin.

Walikota Instruksikan SKPD Petakan Wajib Pajak

BALIKPAPAN- Walikota Rizal Effendi mengintruksikan kepada SKPD yang berkaitan dengan perizinan, untuk membantu pendataan atau pemetaan lebih detail mengenai data-data pelaku usaha yang menjadi wajib pajak bagi pemerintah pusat.
“Saya minta kepala SKPD ya dikoordinasikan. Ada juga dari BPKAD, pak Memed, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dispora, Dishub dan sektor-sektor yang ada pendapatannya nanti di bawah koordinasi pak Chaedar (Asisten III, Red.) kita ketemu. Lebih teknis kita akan adakan lagi. Saya kira ini baik sekali ,” kata Rizal dalam paparan pajak orang pribadi dan usaha yang disampaikan Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Kalimra di hadapan seluruh kepala SKPD, Camat, Lurah di aula Balikpapan, pada kegiatan “Menggali Potensi PAD “, Selasa (18/10).
Dari pertemuan dan paparan DJP Kaltimra, Rizal mengaku memiliki gambaran umum soal situasi, pemetaan pajak terutama terkait PPh 25, 29, 21 yang sebagian hasil perolehan pajaknya akan turun ke daerah.
Diharapkan dengan cara seperti ini, akan menambah pendapatan asli daerah yang selama ini mengandalkan pada 11 pajak dan retribusi. ”Bagi hasil, yang pajak ya DBH Pajak turun ke daerah. Nah mapping ini juga memberikan pengalaman bagaimana situasi di lapangan. Memang masyarakat maunya kalau bisa nggak usah tapi kan sudah maju usaha, sekolah bayar mahal diambil semua padahal di situ ada hak pajak,” tandasnya.
Dia juga menekan agar pelaku usaha yang mengurus perizinan di pemerintah kota juga harus jelas dan memiliki NPWP, termasuk laporan perpajakan. “Tanpa mengurangi kelancaran proses perizinan. Saya kira ini baik untuk kita semuanya,” tambahnya.
Sementara itu, mantan Kepala DKK, Dyah Muryani menyebutkan di Balikpapan terdapat 930 dokter umum dan dokter spesialis. “Waktu mereka mengurus SIP (Surat Izin Praktek) selama ini tanpa melampirkan NPWP karena tidak diwajibkan. Mungkin ada baiknya diwajibkan,” tambah Dyah yang kini Dirut RSUD Gunung Malang.
Kepala BLH Suryanto mengatakan pemerintah kota saat ini memiliki 120 ribu data obyek pajak untuk PBB lebih rinci dan lengkap. Data ini diperoleh melalui pemantauan dan foto udara /citra satelit. Bahkan pemerintah kota sudah membuat sistem untuk mengetahui pembayaran PBB. “ Sistem sudah kita buat, kalau dia bayar PBB warna hijau kalau belum warnanya merah,”ujar mantan Kepala Bappeda ini dalam kesempatan yang sama. (din)