Breaking News
Home >> Balikpapan >> Walikota: SKPD Pelayanan Publik Rentan Pungli
ILUSTRASI
ILUSTRASI

Walikota: SKPD Pelayanan Publik Rentan Pungli

BALIKPAPAN- Peringatan Hari Korpri ke-45 menjadi momen pembinaan dan pembenahan bagi PNS khususnya di lingkungan pemkot, termasuk menghilangkan budaya pungli (pungutan liar) di lingkungan SKPD yang berbasis pelayanan.
Walikota Rizal Effendy mengungkap sejumlah instansi yang paling banyak disoroti Tim Saber pungli adalah SKPD yang bersentuhan dengan pelayanan publik dan perizinan
Rizal mengaku masih sering menerima laporan masyarakat terkait tudingan pungli di instansi layanan publik. “Saya ingatkan kepada saudara di pelayanan publik. BPMP2T, Dinas Perhubungan, Satpol PP, PDAM, Kecamatan, Kelurahan, Disdukcapil, Dispenda, Keuangan, sekarang harus betul-betul menjalankan tugas dengan baik,” jelasnya saat memimpin apel peringatan Hari Jadi Kopri ke-45 tahun, di halaman pemkot, kemarin.
Paling santer saat ini ada kasus penggelapan dana kas BPM2KB sebesar Rp300 juta yang dilakukan oknum mantan bendahara BPMP2KB, Hernawati yang hingga kini keberadaan tidak diketahui rimbanya. “Saya minta kepada seluruh pimpinan SKPD untuk melakukan evaluasi kembali. Ketika keuangan kita mengalami kesulitan, terbuka penyalahgunaan anggaran yang dilakukan tenaga keuangan di BPMP2KB dan beberapa dinas kita,” katanya.
Pada kesempatan sama, Sekdakot Sayid MN Fadli mengatakan oknum PNS yang bermasalah tidak boleh digeneralisir sebagai pihak Korpri yang bermasalah. Hal itu hanya ulah oknum yang berimbas pada Korpri dan PNS. “Saya pikir kesatuan manapun, komunitas manapun oknum-oknum yang menyimpang dan menyalahgunakan kan pasti ada. Kita berupaya agar penyimpang-penyimpang itu bisa semakin diminimalisir,” ujarnya.
Pihaknya terus berupa menciptakan personel Korpri yang disiplin, taat aturan dan berkinerja baik dengan melakukan berbagai cara seperti pengawasan berjenjang, peningkatan kesejahteraan, meminimalkan peluang dan pemberian siraman rohani. “Kita akan coba membina mereka namun apabila ada pelanggaran tidak dapat ditoleransi ya diberhentikan. Sudah ada yang diberhentikan tapi BKD yang tahu. Tapi tren pelanggaran yang dilakukan PNS baik pelanggaran pidana maupun administrasi menurun ,” tandasnya.
Pada HUT Korpri ini, Sayid menilai yang menjadi catatan dan fokus perhatian berupaya meningkatan disiplin PNS, meningkatan kesejahteraan, kemandirian PNS, dan terpenting profesional dalam mengemban tugas pelayanan negara. “Sejak dulu kita berproses ke arah itu. Tahun ke tahun kita berupaya perbaiki kesitu,” tukasnya. (din)